MANDAILING NATAL – Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal terkait pelaksanaan Diskusi Ilmiah Percepatan Pembangunan Daerah. Ia menilai forum tersebut terkesan eksklusif karena hanya mengundang organisasi mahasiswa dan kepemudaan tertentu.

Saleh menyatakan, jika pemerintah serius ingin menghimpun gagasan demi kemajuan daerah, ruang partisipasi seharusnya dibuka seluas-luasnya bagi seluruh elemen intelektual dan organisasi masyarakat sipil di Madina.

“Pembangunan daerah tidak akan maju jika pemerintah hanya mendengar sebagian suara. Jangan sampai forum ilmiah kehilangan nilainya karena tidak menghadirkan keberagaman perspektif,” ujar Saleh.

Ia menyayangkan pola undangan selektif tersebut karena dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, tindakan itu seolah menunjukkan pemerintah hanya ingin mendengar suara yang sejalan dan mengabaikan kelompok lain.

Saleh juga mempertanyakan parameter yang digunakan pemerintah dalam memilih organisasi yang diundang. Padahal, menurutnya, banyak lembaga pelajar dan komunitas mahasiswa lain yang aktif melakukan kajian serta advokasi terhadap persoalan daerah.

“Jangan sampai muncul anggapan ada ‘anak emas’ dan ‘anak tiri’ dalam ruang partisipasi publik. Semua elemen harus diberi kesempatan yang sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan Pemkab Madina untuk menjunjung prinsip good governance, khususnya pada asas keterbukaan dan non-diskriminasi dalam melibatkan masyarakat pada proses pembangunan.

Saleh berharap, ke depannya Pemkab Madina lebih bijak dan adil dalam melibatkan unsur pemuda dan mahasiswa pada forum-forum strategis daerah.

“Pemuda Madina tidak boleh dibatasi hanya oleh daftar undangan. Semua memiliki hak yang sama untuk berkontribusi demi kemajuan Mandailing Natal,” pungkasnya.***