MANDAILING NATAL – Sekretaris Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Satma AMPI) Mandailing Natal (Madina), Mulya Harisandi, resmi melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Aduan ini terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen Pendamping Desa di Kabupaten Madina.

Langkah ini diambil untuk menjaga integritas rekrutmen sekaligus marwah Partai Gerindra dari tindakan oknum yang dinilai merusak kepercayaan publik.

Mulya mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari warga yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan iming-iming kelulusan atau penempatan posisi Pendamping Desa.

“Berdasarkan informasi warga, ada dugaan praktik pungli yang melibatkan oknum tertentu. Kami sampaikan Dumas ini ke DPD Gerindra Sumut agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan,” ujar Mulya, Kamis (11/6).

Dalam laporan tersebut, Satma AMPI Madina meminta klarifikasi terhadap dua kader Partai Gerindra berinisial AN dan ZN. Keduanya disebut-sebut dalam laporan masyarakat terkait dugaan praktik tersebut.

Menurut Mulya, jika terbukti benar, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan komitmen Gerindra yang mengusung semangat anti-korupsi dan politik bersih.

“Kami berharap DPD Gerindra Sumut menindaklanjuti laporan ini sesuai mekanisme organisasi. Tujuannya bukan menghakimi, melainkan mencari kebenaran dan menjaga nama baik partai,” tegasnya.

Meski demikian, Satma AMPI tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang dilaporkan. Ia meminta adanya ruang klarifikasi agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di masyarakat.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah, namun laporan masyarakat tidak boleh diabaikan agar persoalan ini menjadi terang,” tutup Mulya.

Satma AMPI Madina menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga ada tindak lanjut resmi demi menjaga transparansi dan keadilan bagi masyarakat.***