Mandailing Natal | garisdata.com – Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) meminta pihak pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pidoli Lombang untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait penerapan standar sanitasi serta tata kelola pemasok bahan baku dalam operasional dapur MBG.
Koordinator AMPM, Ahmad Dana Sauri, mengatakan bahwa permintaan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, sebelum menyampaikan sikap kepada publik, AMPM telah lebih dahulu menempuh mekanisme konfirmasi resmi melalui Surat Nomor: 018/AL.M.PM/IV/2026 yang ditujukan kepada pengelola dapur MBG Desa Pidoli Lombang.
Surat tersebut berisi permintaan penjelasan terkait sejumlah aspek penting, mulai dari standar sanitasi, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan limbah, sistem pengawasan sanitasi, hingga tata kelola pemasok bahan baku yang menjadi bagian dari operasional dapur MBG.
“Langkah konfirmasi kami lakukan terlebih dahulu karena kami meyakini bahwa setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus didasarkan pada data, fakta, dan penjelasan resmi dari pihak terkait. Kami tidak ingin informasi yang berkembang di masyarakat hanya bersumber dari asumsi ataupun dugaan yang belum terverifikasi,” ujar Ahmad Dana Sauri.
Ia menjelaskan, saat ini beredar berbagai informasi di tengah masyarakat mengenai fasilitas pendukung sanitasi dapur serta mekanisme kemitraan pemasok bahan baku. Karena itu, menurutnya, diperlukan penjelasan resmi dari pihak pengelola agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun polemik berkepanjangan di ruang publik.
“Yang kami dorong adalah keterbukaan informasi. Ketika sebuah program menyangkut kepentingan publik, maka transparansi menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Klarifikasi yang disampaikan secara terbuka akan menghindarkan munculnya asumsi-asumsi yang tidak perlu,” lanjutnya.
AMPM menilai aspek sanitasi merupakan komponen fundamental dalam operasional dapur MBG. Pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan dapur, keamanan pangan, serta kelengkapan sarana pendukung harus berjalan sesuai standar yang ditetapkan instansi berwenang guna menjamin kualitas makanan bagi para penerima manfaat.
Selain itu, AMPM juga mendorong adanya keterbukaan terkait pola kemitraan dalam penyediaan bahan baku pangan. Menurut mereka, hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program turut memberikan dampak ekonomi yang luas bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal sesuai semangat pemberdayaan yang menjadi bagian dari tujuan Program MBG.
Dalam proses konfirmasi yang telah dilakukan, AMPM juga meminta penjelasan mengenai sejumlah aspek teknis yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut berharap pihak pengelola maupun instansi terkait dapat memberikan informasi yang komprehensif agar seluruh persoalan dapat dipahami secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak dalam posisi menyimpulkan adanya pelanggaran. Justru karena itu kami meminta adanya penjelasan resmi dan verifikasi dari pihak yang berwenang. Biarkan fakta yang berbicara sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang,” tambah Ahmad Dana Sauri.
AMPM juga meminta Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh dapur MBG agar pelaksanaannya senantiasa berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, standar kesehatan, dan prinsip tata kelola yang baik.
Bagi AMPM, kritik dan pengawasan publik bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam memastikan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Program yang kuat adalah program yang terbuka terhadap evaluasi. Sebab kepercayaan publik lahir bukan dari klaim keberhasilan semata, melainkan dari kesediaan semua pihak untuk diawasi, dievaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap proses pelaksanaannya,” tutupnya.
AMPM berharap pihak pengelola dapur MBG di Desa Pidoli Lombang dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait berbagai informasi yang berkembang, sehingga masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan data dan fakta, bukan opini maupun asumsi.
(TIM/HPL)