Batam, Kepulauan Riau, garisdata.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam di Kota Batam. Setelah sebelumnya menuai perhatian lewat aksi mahasiswa, kini kritik datang dari penggiat sosial Haris yang mempertanyakan efektivitas, ketepatan sasaran, hingga transparansi anggaran program tersebut, 24/6-2026.
Menurut Haris, kemunculan kelompok yang mengatasnamakan relawan untuk menolak evaluasi justru membuka ruang diskusi lebih luas. Ia mempertanyakan apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa manfaat paling nyata dari MBG? Apakah benar menyentuh kebutuhan paling mendesak atau sekadar proyek yang dibagi ke kelompok tertentu?” tegasnya, Sabtu (20/6/2026).
Haris mendesak pemerintah membuka data kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara terbuka. Ia juga mempertanyakan penggunaan istilah “relawan” jika tenaga di dapur menerima upah tetap setiap bulan.
Dari sisi sasaran, ia menilai pemberian makanan ke seluruh siswa tanpa melihat kondisi ekonomi dan status kesehatan perlu dikaji ulang. Jika tujuannya mencegah stunting, pendataan harus menjadi dasar utama.
Terkait anggaran yang disebutkan mencapai Rp15.000 per porsi, Haris berpendapat jika dibeli secara grosir biayanya hanya sekitar Rp7.000. “Di mana selisihnya digunakan? Ini harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga membandingkan dengan kondisi guru honorer yang kesejahteraannya masih terabaikan, meski tetap mengajar meski haknya sering terlambat. Sementara itu, beberapa dapur MBG sempat berhenti beroperasi akibat kendala pencairan dana.
Haris menegaskan program sebesar ini tidak boleh kebal pengawasan. “Pemerintah harus berani membuka data dan menerima kritik agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat,” pungkasnya, ( Hendra)
