Way Kanan – Diminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Serta Kejari dan  Inspektorat Kabupaten Way Kanan agar bisa melakukan Audit menyeluruh terkait pengunaan anggaran baik Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) , Bos Kinerja , PIP, serta bantuan lainnya, Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PEMUKA SAKTI MANISINDAH yang bp di Perumahan 2 PT PSMI, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung,

Diduga kuat oknum kepala olah SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH telah melakukan penyalah gunaan wewenang Terindikasi melakukan penyimpangan dan Penyelewengan dalam penyaluran bantuan program Indonesia Pintar dari tahun 2021/2026

“Puluhan juta dana bantuan PIP pertahun yang di cairkan, Banyak siswa yang berstatus menerima bantuan, Namun fakta dilapangan banyak siswa yang mengeluhkan tidak pernah mendapatkan ,

Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan PIP di SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH

“2021 terdapat 14 siswa dengan dana bantuan 7.875.000.

2022 terdapat 44 siswa dengan dana bantuan, 31.500.000

2023 terdapat 43 siswa, dengan dana bantuan 25.500.000

2024 terdapat 22 siswa, dengan dana bantuan 15.375.000

2025 terdapat 9 siswa dengan dana bantuan 3.750.000.

2026 terdapat 2 Siswa dengan dana bantuan 750.000.

Tah hanya itu, Diduga kuat dana bantuan Operasional Sekolah ( BOSP) banyak yang dipergunakan bukan peruntukannya, Alias diluar ketentuan juknis, besaran dana bos per tahun di SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH, Sangat fantastis, Namun kenyataan terlihat kasat mata, Pengunaan nya tidak ada yang Signifikan sedangkan dana bos pertahun Puluhan juta, Contoh :

“Anggaran dana BOSP SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH, Tahun 2025 sebesar Rp 208.800.000, Namun sarana dan prasarana diduga ter abaikan padahal setiap tahun di anggarkan.

Tidak berenti di situ saya, Pada tahun 2025 SD dan SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH mendapatkan bantuan Dana BOS Kinerja Sebesar Rp 87.000.000, Diduga dana tersebut banyak yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi,

Diduga kuat Oknum kepala sekolah SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH telah melakukan penyalah gunaan wewenang terindikasi melakukan berbagai modus operandi dalam mengelola bantuan PIP seperti

1. Pemotongan Dana:  Oknum sekolah atau pihak tertentu memotong dana dengan alasan “biaya administrasi,” “uang lelah,” atau “infak” padahal dana PIP harus diterima secara utuh oleh siswa.

2. Penahanan Buku Tabungan dan ATM:  Buku rekening dan kartu ATM siswa dikuasai dan ditahan oleh pihak sekolah, sehingga siswa/orang tua tidak bisa mengecek atau mencairkan dana sendiri.

3. Penggunaan untuk Keperluan Sekolah: Dana dicairkan dan digunakan secara sepihak oleh pihak sekolah untuk membayar SPP siswa, membeli seragam massal, hingga renovasi fasilitas sekolah tanpa izin wali murid.

4. Manipulasi Data (Pemalsuan Identitas):  Data siswa digunakan untuk pengajuan PIP fiktif atau penyalahgunaan data peserta didik tanpa sepengetahuan siswa yang bersangkutan.

5. Pencairan Kolektif Ilegal: Pencairan dana dilakukan secara massal atau kolektif oleh oknum tanpa adanya pelaporan transparan atau penyerahan hak kepada siswa

Sama halnya dengan dugaan modus mengunakan dana BOSP Dan Bos Kinerja seperti

1. Mencantumkan siswa fiktif untuk mengklaim bantuan

2. Membuat data tenaga pendidik palsu demi mencairkan anggaran honor

3. Memotong paksa honor tenaga pendidik yang bekerja

4. Melaporkan kegiatan belajar mengajar yang tidak pernah dilaksanakan

5. Memalsukan nota dan kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban

6. Merekayasa daftar hadir kegiatan maupun kehadiran pengajar

7. Menggelembungkan jumlah siswa di Dapodik agar mendapat dana lebih besar

Masyarakat dan Publik meminta Dengan tegas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, agar bisa meningkatkan kembali pengawasan di SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH, agar semua bantuan bisa untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi,

Kini Masyarakat dan Publik menantikan ketegasan dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Beserta Inspektorat Kabupaten Way Kanan, Untuk melakukan Penyelidikan mendalam, Audit menyeluruh terkait pengunaan anggaran di SDS Dan SMP, PEMUKA SAKTI MANISINDAH yang di duga bermasalah,

Masyarakat dan Publik juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum agar kasus ini benar – benar bisa di ungkap secara objektif, Serta hasilnya bisa di publikasikan secara terbuka, Agar Masyarakat dan Publik tau kalau Aparat Penegak Hukum benar-benar bertindak tegas demi mengangkat Integritas Marwah Pendidikan Kabupaten Way Kanan yang Bebas dari KKN.

Sampai berita ini diterbitkan oknum kepala sekolah SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH, Tidak dapat dikonfirmasi, Berita ini akan diterbitkan secara bergulir sampai APH menuntaskan kasus ini sampai tuntas,

Media ini selalu membuka ruang bagi oknum kepala sekolah SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH untuk memberikan hak jawab dan hak koreksi, sesuai dengan undang-undang pres.

Red