garisdata.com (Madina) – Pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mulai diterpa isu miring. Akibat komunikasi yang tersumbat, seruan agar Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Madina dicopot dari jabatannya kini mencuat ke permukaan.
Sulitnya koordinasi di lapangan antara pihak kepala (ka) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pimpinan wilayah menjadi pemantik utama munculnya tuntutan tegas tersebut.
Komunikasi buntu, kinerja korwil disorot. Menurut informasi yang dihimpun, renggangnya hubungan kerja dan mandeknya koordinasi struktural membuat operasional program di tingkat bawah menjadi terhambat. Beberapa pihak di lingkungan SPPG mengeluhkan sikap Korwil BGN Madina yang dinilai menutup diri, sehingga menyulitkan penyelarasan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program di lapangan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan carut-marutnya pengelolaan program nasional tersebut. Minggu, (27/09).
Begitu juga halnya Kantor “Misterius” dan Media Kesulitan Konfirmasi. Ketertutupan pihak BGN Madina tidak hanya dirasakan secara internal. Para awak media yang mencoba meliput dan mencari perimbangan berita (konfirmasi) juga membentur dinding tebal.
Hingga saat ini, keberadaan fisik Kantor BGN Madina tidak diketahui secara pasti oleh publik maupun kalangan pers karena ketiadaan papan nama instansi resmi. Upaya konfirmasi yang dilayangkan jurnalis melalui saluran komunikasi digital seperti WhatsApp kerap kali diabaikan dan hanya berakhir dengan status centang dua tanpa jawaban.
Satgas MBG Pilih Bungkam. Setali tiga uang, Satgas MBG setempat yang diharapkan bisa memberikan titik terang dan menjembatani kekosongan informasi ini juga terkesan menghindar. Saat dimintai tanggapan mengenai desakan pencopotan korwil serta buruknya pola koordinasi tersebut, pihak Satgas terkesan enggan memberikan komentar resminya kepada awak media.
Ketertutupan berlapis dari pemangku kebijakan program MBG di Madina ini dinilai telah mencederai semangat keterbukaan informasi publik. Jika masalah koordinasi dan transparansi ini tidak segera dievaluasi oleh pusat, keberlangsungan penyaluran program gizi nasional di Mandailing Natal terancam berjalan tanpa arah yang jelas.
Adapun beberapa polemik penting yang hingga kini belum mendapat penjelasan transparan dari BGN Madina meliputi, Isu Kualitas Makanan: Adanya dugaan kasus keracunan makanan hingga temuan hidangan yang berulat dalam penyaluran MBG di lapangan. kemudian Manajemen Pengelolaan yakni Mekanisme perekrutan relawan untuk dapur MBG yang dinilai tidak transparan. Selanjutnya Hak Tenaga Pendidik. Ketidakjelasan mengenai sistem pembayaran insentif bagi para guru yang ikut dilibatkan dalam proses penyaluran makanan ke siswa. Serta legalitas Operasional. Keberadaan kantor resmi Koorwil BGN Madina yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti letak dan posisinya oleh publik. (Bakty)
