Mandailing Natal | Garisdata.com – Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) kembali menyoroti dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Sungai Bubu, Desa Ranto Panjang, kawasan Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
Ketua Umum Komandan Madina, Robi Nasution, mengatakan pihaknya menerima informasi dan melakukan pemantauan terkait dugaan aktivitas PETI yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk Kecamatan Kotanopan, Lingga Bayu, Batang Natal, dan Muara Batang Gadis.
Khusus di kawasan Sungai Bubu, Robi menyebut aktivitas pertambangan tersebut diduga menggunakan belasan unit alat berat jenis excavator.
“Belasan excavator diduga masih beroperasi. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana aktivitas PETI dengan alat berat sebanyak itu masih dapat berlangsung. Kami meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata dan menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius,” ujar Robi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI di Kabupaten Mandailing Natal.
Robi menegaskan, penanganan PETI tidak seharusnya hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.
“Ini menjadi pertanyaan publik terkait keberadaan Satgas yang telah dibentuk. Satgas PETI harus mengedepankan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Tidak boleh ada tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Minta Dugaan Keterlibatan Sejumlah Pihak Diverifikasi
Komandan Madina juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan keterkaitan sejumlah pihak dengan aktivitas PETI di kawasan tersebut. Informasi itu menyebut beberapa nama dengan inisial IKT, ARN, SJ, ADMK, IWN, DYN, S, dan A.
Robi menegaskan bahwa penyebutan inisial tersebut bukan merupakan bentuk vonis atau tuduhan terhadap pihak tertentu. Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi dan didalami oleh aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Kapolda Sumut memerintahkan jajarannya untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut apabila memang terdapat dasar yang cukup. Jika nantinya ditemukan adanya keterlibatan dalam aktivitas PETI, tentu harus diproses sesuai hukum,” katanya.
Selain itu, Komandan Madina juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam aktivitas PETI tersebut.
Robi meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan pendalaman dan pemeriksaan internal apabila terdapat laporan atau informasi yang dapat diverifikasi terkait dugaan keterlibatan anggota Polri, baik yang bertugas di wilayah Polres Mandailing Natal maupun lingkungan Polda Sumut.
Minta Pangdam I/BB Dalami Informasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI
Hal serupa juga disampaikan terkait adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI aktif.
Komandan Madina meminta Pangdam I/Bukit Barisan melakukan pemeriksaan internal terhadap informasi tersebut apabila ditemukan indikasi atau laporan yang dapat diverifikasi, termasuk dugaan keterlibatan personel yang bertugas di lingkungan Kodim 0212/Tapsel maupun jajaran Kodam I/Bukit Barisan.
“Kalau memang ada oknum aparat yang terlibat, baik Polri maupun TNI, kami meminta jangan ada perlindungan. Periksa secara objektif dan tindak apabila terbukti. Kami bukan menyerang institusinya, tetapi meminta institusi memastikan tidak ada oknum yang mencederai nama baik dan kepercayaan masyarakat,” tegas Robi.
Komandan Madina mendesak Kapolda Sumut dan Pangdam I/Bukit Barisan memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan Sungai Bubu serta memastikan seluruh informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dapat ditelusuri secara profesional dan transparan.
Robi juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung di depan Markas Polda Sumatera Utara dan Kodam I/Bukit Barisan.
“Kami bersama tim akan segera menyampaikan aspirasi ini secara langsung di depan Polda Sumatera Utara dan Kodam I/Bukit Barisan. Kami akan membawa informasi serta tuntutan agar persoalan PETI di kawasan Sungai Bubu dan wilayah lainnya, termasuk dugaan keterlibatan oknum, benar-benar diperiksa secara profesional dan transparan serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
(TIM)