MADINA – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 7, Abdul Rahim, ST., MT., bergerak cepat menjemput langsung aspirasi masyarakat dalam agenda Reses III Masa Sidang II Tahun Anggaran 2025-2026. Kegiatan krusial ini digelar di Kantor DPD PKS Mandailing Natal (Madina) pada Senin (18/05/2026).
Dihadiri oleh jajaran tokoh masyarakat, warga, hingga perwakilan pemuda, forum ini menjadi wadah dialog interaktif yang dinamis. Berbagai usulan prioritas disuarakan demi mendongkrak percepatan pembangunan dan roda perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal.
Merespons masukan tersebut, Abdul Rahim menegaskan komitmennya dengan langsung membangun komunikasi intensif bersama Bupati Mandailing Natal. Ia berjanji akan mengawal ketat seluruh usulan ini agar segera masuk dalam program kerja nyata.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah saya sampaikan ke Pak Bupati Madina. Harapannya bisa ditindaklanjuti secepatnya agar perekonomian masyarakat Madina bisa berjalan dan berkembang pesat,” tegas Abdul Rahim di hadapan para peserta yang hadir.
Berdasarkan hasil pertemuan, terdapat lima poin aspirasi utama yang mendesak untuk direalisasikan:
•Infrastruktur Jembatan: Pembangunan Jembatan Bosi Simpang Gambir untuk memperlancar akses mobilitas warga antarwilayah.
•Konektivitas Jalan Nasional: Pembukaan jalan nasional ruas Kecamatan Panyabungan Timur hingga Sibuhuan, Rao, dan Riau demi memperkuat jalur distribusi ekonomi.
•Lapangan Kerja: Pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi pemuda setempat untuk menekan angka pengangguran dan memberdayakan SDM lokal.
•Fasilitas Gen Z: Pengadaan sarana olahraga sebagai ruang aktivitas positif guna menyalurkan bakat generasi muda.
•Akses Transportasi Udara: Dorongan pembukaan Bandara di Malintang dengan layanan maskapai Wings Air guna memicu pertumbuhan investasi dan sektor pariwisata.
Abdul Rahim menambahkan bahwa reses ini merupakan kewajiban konstitusional bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat di luar masa sidang.
Seluruh dokumen aspirasi yang telah dicatat secara resmi ini akan dihimpun menjadi bahan evaluasi bersama pihak eksekutif untuk program pembangunan ke depan.(Tim)
