MANDAILING NATAL – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbatasan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menuai sorotan tajam dari organisasi kepemudaan setempat.

Bendahara Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Mandailing Natal, Saleh, menyoroti mencuatnya dugaan aktivitas PETI di wilayah Panabari yang disinyalir dikoordinasi oleh seorang pria berinisial R. Saleh menyatakan kekhawatiran masyarakat terkait bebasnya pengoperasian puluhan alat berat tanpa izin di lokasi tersebut.

Lebih lanjut, Saleh mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan aktivitas tambang ini dengan kasus penganiayaan warga lansia bernama Saudah (68) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban diketahui sempat menolak lahannya dijadikan lokasi tambang ilegal sebelum insiden kekerasan terjadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat pada Kamis (13/8/2026), terduga pelaku R diduga mengoperasikan sekitar 7 hingga 8 unit alat berat di wilayah perbatasan Madina–Tapsel. R juga santer dikabarkan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“R disebut-sebut juga seorang PNS, sehingga aktivitas tambangnya di Panabari dan perbatasan berjalan tanpa hambatan. Jika benar demikian, ini bukan sekadar pelanggaran undang-undang pertambangan, melainkan bentuk pelanggaran berat terhadap negara dan rakyat,” ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Menyikapi situasi tersebut, SATMA AMPI Madina menegaskan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah:

• Penertiban Wilayah: Mendesak Bupati Mandailing Natal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera menindak tegas aktivitas PETI di Panabari, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat yang menjadi pelindung kegiatan tersebut.
• Pengusutan Kasus Kekerasan: Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan Saudah di Pasaman, serta mengungkap dalang di balik kekerasan yang diduga melibatkan jaringan tambang yang kini berpindah operasi ke Madina.
• Pelibatan Lembaga Hukum: Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan jika ditemukan indikasi pejabat publik atau aparat yang ikut menerima aliran dana dari aktivitas ilegal ini.

“Jangan biarkan rakyat kecil menjadi korban ketakutan sementara para penguasa tambang ilegal beserta pelindungnya hidup bebas. SATMA AMPI Madina tidak akan diam. Kami pantau terus dan akan laporkan ke pihak berwajib jika tidak ada tindakan nyata,” pungkas Saleh.***