garisdata.com ( Madina) – Publik mempertanyakan transparansi operasional Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Selain keberadaan kantor wilayah yang misterius, Koordinator Wilayah (Korwil) hingga para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kompak menutup diri dari media.
Sikap bungkam ini memicu spekulasi negatif, terutama setelah mencuatnya sejumlah isu miring terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pejabat kompak bungkam, Korwil BGN Madina dan sejumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat kepala SPPG menolak memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan media. Kemudian dugaan blokir kontak jurnalis, sehingga upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan digital diabaikan. Bahkan, diduga ada oknum SPPI yang memblokir nomor WhatsApp jurnalis. Isu krusial tak bisa terjawab seputar MBG. Pertanyaan krusial terkait dugaan temuan ulat pada program MBG serta adanya dapur MBG yang tidak beroperasi hingga kini tidak mendapat penjelasan resmi. Lebih parahnya lagi, tidak adanya papan nama instansi yang jelas maupun aktivitas perkantoran resmi yang dapat diakses publik dan media untuk fungsi kontrol sosial. Jumat, (21/08)
Tertutupnya korwil BGN Madina diduga tabrak UU Keterbukaan Informasi publik. Sikap tertutup para pejabat BGN Madina ini dinilai melanggar komitmen keterbukaan informasi yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai pejabat publik, mereka seharusnya responsif terhadap jurnalis yang dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara tim media yang tergabung konfirmasi Kepala Dinas Kominfo Madina, Syail Lubis, memberikan tanggapan terkait simpang siurnya lokasi kantor instansi tersebut.
“Setahu saya sampai saat ini Korwil masih berkantor di salah satu SPPG. Kantor semula di salah satu ruangan Bapperida sudah tidak mumpuni lagi untuk personil,” ujar Syail.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Madina sebenarnya telah memfasilitasi ruang kerja pengganti di Gedung Bagas Godang, namun fasilitas tersebut belum digunakan oleh pihak BGN. Syail juga menyarankan media untuk langsung menghubungi Korwil BGN, meski pada kenyataannya semua saluran komunikasi tetap buntu.
Hingga berita ini diturunkan, gabungan tim media masih terus berupaya melacak keberadaan fisik kantor Korwil BGN Madina demi mendapatkan klarifikasi berimbang. (Bakty)
