garisdata.com (Jakarta) – Kebocoran pendapatan negara akibat aktivitas tambang ilegal kini menjadi ancaman nyata bagi program-program prioritas pemerintah. Komite Pengacara Nusantara Berdaulat (KPN Berdaulat) memperingatkan bahwa program krusial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam tersendat jika penjarahan sumber daya alam ini terus dibiarkan.
Merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti penertiban tambang, KPN Berdaulat menyatakan dukungan penuh untuk membersihkan sektor ini dari hulu ke hilir. Aktivitas tanpa izin dinilai telah menjadi batu sandungan besar yang menguras devisa yang seharusnya masuk ke kas negara.
“Penertiban ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan langkah vital agar program prioritas dapat terlaksana dengan optimal tanpa terkendala anggaran,” ujar Presiden KPN Berdaulat, Dr. Rahmad Lubis, S.H., M.H., C.IQA. lewat keterangan persnya, Sabtu, (15/08).
KPN Berdaulat mendesak tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap mafia tambang. Di sisi lain, mereka juga menyarankan penataan ulang sektor pertambangan yang transparan, termasuk membuka peluang legalisasi bagi penambang lokal agar kontribusi ekonominya menjadi resmi dan terukur.
Presiden KPN Berdaulat, Dr. Rahmad Lubis, S.H., M.H., C.IQA., menegaskan bahwa kebocoran fiskal akibat eksploitasi alam secara ilegal merupakan batu sandungan nyata bagi pembangunan nasional. Jika praktik lancung ini terus dibiarkan tanpa penindakan radikal, dikhawatirkan program-program krusial yang menyentuh masyarakat bawah akan terancam stagnan.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah program kartu mati pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Rahmad menjelaskan bahwa keberlangsungan program berskala masif tersebut sangat bergantung pada kesehatan finansial negara dan optimalisasi sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk dari sektor minerba.
“Kami mendukung penuh instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tanpa kompromi segala bentuk penambangan ilegal di tanah air. Penertiban ini bukan lagi sekadar persoalan penegakan hukum di atas kertas, melainkan sebuah langkah vital guna memastikan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan optimal tanpa harus tersendat oleh keterbatasan anggaran,” sambungnya
Kendati mendesak adanya tindakan hukum yang represif terhadap para pelaku kakap, KPN Berdaulat juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan aspek humanis bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya di sektor pertambangan tradisional. Penegakan hukum diharapkan tidak sekadar menggusur, tetapi juga mengayomi.
Sebagai solusi jangka panjang yang berkeadilan, organisasi advokat dan ahli hukum ini meminta Presiden Prabowo agar berkomitmen menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah ini dinilai relevan jika secara regulasi, zonasi, dan kondisi riil di lapangan memang memungkinkan untuk dilegalkan.
Menurut Rahmad, legalisasi lewat skema IPR akan membawa dampak positif ganda (multiplier effect). Di satu sisi, aktivitas ekonomi masyarakat lokal menjadi legal dan terlindungi hukum. Di sisi lain, pemerintah dapat melakukan pembinaan secara terpadu untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, mencegah kerusakan ekosistem, serta menarik retribusi resmi untuk kas daerah maupun pusat.
Dengan adanya penataan ulang sektor pertambangan yang mengusung prinsip bersih, transparan, dan berkeadilan, KPN Berdaulat mengaku sangat optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Sinergi antara ketegasan hukum dan keberpihakan pada hak-hak rakyat dinilai akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh kabinet pemerintahan saat ini.
Menutup pernyataannya, Dr. Rahmad Lubis memberikan pesan kuat kepada seluruh pemangku kebijakan agar tidak gentar berhadapan dengan jejaring mafia tanah dan komoditas yang selama ini mengeruk keuntungan sepihak dari kekayaan bumi pertiwi.
“Jangan biarkan alam kita rusak parah hanya untuk memperkaya segelintir mafia tambang. Sebaliknya, jika pengelolaan tambang dilakukan secara tertata, akuntabel, dan berwawasan lingkungan, seluruh hasilnya tentu bisa dialokasikan kembali untuk menyukseskan program-program prioritas Presiden yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial rakyat banyak,” pungkasnya secara tegas. ( Bakti)
