Mandailing Natal | Garisdata.com – Ketua Komandan Madina (Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal), Robi Nasution, mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Dinas Pendidikan Madina yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.
Desakan ini berangkat dari temuan lapangan terkait dugaan praktik pungutan liar dalam setiap pencairan dana sertifikasi guru tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah tenaga pendidik, terdapat pungutan dengan nominal bervariasi berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 diduga terjadi dengan pola yang mengarah pada praktik sistemik.
Menurut Robi, persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola di bidang PTK yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak guru. “Kami melihat adanya benang merah antara dugaan pungli sertifikasi dengan buruknya pengelolaan administrasi dan pembinaan tenaga pendidik. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain itu, Komandan Madina juga menyoroti persoalan kenaikan pangkat dan golongan guru yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan temuan dan pengakuan sejumlah guru, proses pengusulan dan realisasi kenaikan pangkat terkesan stagnan serta tidak menunjukkan perkembangan yang jelas dalam beberapa waktu terakhir, meskipun sebagian guru dinilai telah memenuhi persyaratan.
Permasalahan serupa juga terjadi pada pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) guru tahun 2026. Di tingkat daerah, proses ini dinilai tidak berjalan efektif, minim kepastian, serta tidak dikelola secara maksimal oleh pihak yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan guru yang seharusnya mendapatkan kepastian dalam pengembangan kariernya.
Robi menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut mencerminkan ketidakmampuan Kabid PTK dalam mengelola bidangnya secara profesional dan bertanggung jawab. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya motivasi, kesejahteraan, serta kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Mandailing Natal.
“Kami mendesak Bupati Madina untuk tidak tinggal diam. Segera lakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabid PTK. Jika terbukti tidak mampu menjalankan tupoksinya dengan baik, maka harus segera dicopot. Dunia pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh ketidakmampuan birokrasi,” tegas Robi.
Robi menyatakan timnya akan terus mengawal persoalan ini serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Mereka juga membuka ruang bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan di Mandailing Natal.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat untuk memastikan pendidikan di Madina berjalan dengan adil, transparan, dan profesional,” tutupnya.
(TIM)
