TULANG BAWANG, Garisdata.com — Dana pendidikan adalah amanah rakyat. Namun, pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SERAT BANGSA yang berada di Jl. Lintas Rawa Pitu Unit IX. , Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, kini diwarnai sejumlah dugaan penyimpangan yang memprihatinkan.
Masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang serta BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk segera turun ke lapangan, melakukan penyelidikan mendalam dan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada sepeser pun uang rakyat yang disalahgunakan.
Penolakan Dana BOP Tahun 2026: Tanda Tanya yang Menguat, Besaran dana BOP yang diterima PKBM Serat Bangsa setiap tahun tergolong besar. Namun, hingga saat ini terlihat nyata belum ada dampak signifikan yang dirasakan warga. Kuat dugaan dana tersebut justru banyak dialihkan untuk kepentingan pribadi oknum yang menjabat.
Kini pernyataan yang diberikan oleh oknum kepala PKBM Serat Bangsa, Pilihan Menjadi Mandiri Penuh: Dan secara sengaja memilih untuk tidak mengajukan atau menolak bantuan pemerintah agar mereka memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola kurikulum, fasilitas, dan operasional tanpa terikat aturan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana negara yang sangat ketat.
Hal tersebut diduga demi untuk menghilangkan jejak aliran dana yang telah diterima selama ini, oknum Kepala PKBM Serat Bangsa WINDI ASTUTI. Dengan sengaja menolak menerima penyaluran dana BOP tahun 2026. Penolakan ini justru semakin memicu kecurigaan publik — seolah ada hal yang sengaja ditutup-tutupi agar tidak terungkap ke mana dana-dana bantuan pendidikan tersebut mengalir.
Rincian Dana BOP Tahun 2025 yang Diterima, Pada tahun 2025 saja, penyaluran BOP Kesetaraan PKBM Serat Bangsa tercatat sebesar:
– Paket B (8 siswa) → Rp12.000.000
– Paket C (16 siswa) → Rp28.800.000
– TOTAL: Rp40.800.000, belum tahun -tahun sebelumnya.
Dugaan Dana PIP “Dicairkan Secara Kolektif, Tidak Sampai ke Siswa”
Yang lebih memilukan, dugaan penyimpangan juga merambah ke dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Diduga kuat dana PIP dicairkan secara kolektif oleh oknum Kepala PKBM, namun tidak diserahkan kepada siswa penerima, melainkan diduga masuk ke kantong pribadi.
PIP Kesetaraan Tingkat SMA
– 2018: 1 siswa → Rp1.000.000
– 2019: 3 siswa → Rp2.000.000
-2021 : 1. siswa → Rp1.000.000
PIP Kesetaraan Tingkat SMP
– 2021: 1 siswa → Rp375.000
– 2023: 1 siswa → Rp1 000.000
Bayangkan, ratusan juta rupiah uang negara yang seharusnya menjadi harapan masa depan anak-anak bangsa, kini diduga habis tanpa jejak yang jelas.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia ( GWI) Kabupaten Tulang Bawang Afriyadi, Sangat menyayangkan atas dugaan tersebut , Karna iya menilai dana ini adalah amanah untuk anak-anak penerus bangsa. Jangan sampai harapan mereka dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,
“Dan saya mendesak agar Aparat Penegak Hukum Kabupaten Tulang Bawang, Bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh seluruh dokumen administrasi keuangan, Verifikasi kesesuaian realisasi dengan ketentuan peraturan, Audit yang objektif, transparan, dan tuntas, serta memberikan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum
⚖️ Penjelasan Pihak Terkait & Catatan Penting , Hingga berita ini dimuat, oknum Kepala PKBM Serat Bangsa belum memberikan penjelasan terkait penggunaan dana BOP maupun PIP. Yang bersangkutan hanya menyampaikan satu hal: “Kami tidak menerima BOP lagi.”
⚖️ Penting: Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bersumber dari aspirasi masyarakat dan belum terbukti di pengadilan. Kebenarannya harus dibuktikan melalui audit dan penyelidikan aparat berwenang. Media ini membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak yang bersangkutan sesuai Undang-Undang Pers.
Sementara Warga setempat mendesak BPK perwakilan provinsi Lampung dan Kejari serta Inspektorat kabupaten Tulangbawang agar segera turun ke lapangan, memeriksa seluruh dokumen administrasi keuangan, serta memverifikasi kesesuaian realisasi dengan ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat ingin kepastian bahwa uang rakyat yang dialokasikan untuk pendidikan kesetaraan di PKBM Serat Bangsa tidak disalahgunakan. Audit harus dilakukan secara objektif dan tuntas, sehingga jika ditemukan penyimpangan dapat segera ditindaklanjut,
Red
