Mandailing Natal | Garisdata.com – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) di halaman Kantor Bupati Mandailing Natal, Senin (15/6/2026), berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Tanpa orasi dan teriakan massa, para demonstran memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi simbolik yang menarik perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, AMP2K membawa tiga patung orang-orangan sawah yang memegang pengeras suara dengan suara sirene yang terus berbunyi. Selain itu, sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dipasang di sekitar lokasi aksi.
Koordinator aksi, Pajarur Rohman Nasution, mengatakan metode demonstrasi simbolik dan teatrikal tersebut sengaja dipilih sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata.
“Ini merupakan simbol kekecewaan publik yang telah lama bersuara mengenai pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), namun seolah tidak pernah didengar oleh pemerintah,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada media, AMP2K mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali turun ke Kabupaten Mandailing Natal guna menindaklanjuti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun 2025 yang menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Direktur PT DNG yang saat ini telah berstatus terpidana.
AMP2K juga meminta Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, mencopot Elvi Yanti Harahap dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan. Menurut AMP2K, Elvi Yanti diduga memiliki keterkaitan dengan perkara OTT KPK tahun 2025 yang masih menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan AMP2K menyampaikan agar aparat penegak hukum dan KPK melakukan penelusuran secara transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.
Selain itu, AMP2K juga meminta Kapolres Mandailing Natal dan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan pemeriksaan serta audit terhadap pengelolaan dana hibah yang dialokasikan kepada Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Dekranasda.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Menariknya, di tengah kritik yang dilayangkan kepada Bupati Mandailing Natal, AMP2K justru memberikan apresiasi terhadap kinerja Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution.
Dalam sejumlah poster yang dibawa massa aksi, Wakil Bupati dinilai sebagai sosok yang lebih terbuka, profesional, progresif, dan visioner dalam mendorong pembangunan daerah.
Aksi simbolik tersebut pun memunculkan berbagai spekulasi dan perbincangan di tengah masyarakat terkait dinamika hubungan politik antara Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan AMP2K dalam aksi tersebut.
(TIM/HPL)
