MAJALENGKA,GarisData.com – Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka turun langsung meninjau hasil pembangunan jalan di wilayah Ciande untuk memastikan kualitas pekerjaan infrastruktur yang menjadi sorotan warga. Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, memimpin pengecekan dan menyoroti sejumlah catatan penting, mulai dari kondisi fisik jalan hingga kebutuhan pengawasan yang lebih ketat agar persoalan berulang dari tahun-tahun sebelumnya tidak terulang.
Setelah menelusuri sepanjang jalan yang baru saja dikerjakan, H. Iing menyampaikan bahwa secara fisik, timnya sudah meneliti titik-titik yang sebelumnya dikabarkan mengalami kerusakan, retak, atau belahan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa bagian-bagian yang bermasalah tersebut sudah mendapatkan penanganan dan perbaikan.
“Secara fisik kita sudah lihat langsung, kita cari di mana saja titik yang kemarin dilaporkan ada belah atau pecah. Setelah kita cek, kelihatannya bagian yang rusak itu sudah ditutup dan diperbaiki. Mungkin sisanya hanya retak rambut saja, dan itu pun sudah ditambah. Namun, bagaimanapun kondisinya, hal ini menjadi perhatian utama masyarakat,” ujar H. Iing di lokasi peninjauan, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan, pembangunan ini merupakan amanah besar karena anggaran yang digunakan sepenuhnya bersumber dari uang rakyat, yakni pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi III menuntut agar pada anggaran tahun 2026 mendatang, seluruh pekerjaan yang belum terlaksana harus bebas dari penyimpangan dan mutunya terjamin.
“Masyarakat itu harapannya sederhana saja. Dana ini uang rakyat, jadi warga berhak memperhatikan hasilnya. Ini jadi catatan penting bagi kita, mengingat sudah banyak keluhan dari hasil pekerjaan tahun-tahun lalu. Kami tegaskan dari Komisi III: untuk anggaran 2026 nanti, jangan sampai ada lagi penyimpangan atau pekerjaan yang asal jadi,” tegasnya.
Politisi ini juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap visi misi Bupati Majalengka yang berkomitmen mewujudkan infrastruktur jalan yang baik sebagai langkah menuju daerah yang maju dan sejahtera. Menurutnya, keinginan pemimpin daerah ini sangat selaras dengan harapan masyarakat luas, namun tantangan terbesarnya ada pada penerapan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kami sangat mendukung apa yang menjadi visi misi Bupati, agar Majalengka bisa maju dan sejahtera. Tentu ini harus diterjemahkan dengan baik oleh semua pihak. Saya lihat sendiri, Pak Bupati sangat menginginkan jalan-jalan di Majalengka jadi bagus. Itu sudah sesuai keinginan warga. Tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya di lapangan, di sinilah titik perhatian kita bersama,” tambahnya.
Terkait kondisi jalan di Ciande yang panjangnya sekitar 470 hingga 480 meter tersebut, H. Iing menilai secara umum hasil pengerjaannya sudah cukup baik jika dilihat sekilas dengan mata telanjang. Meski begitu, ada temuan catatan penting: terdapat satu hingga dua titik di mana lapisan aspal mulai terkelupas, meski pihak Dinas PUTR mengaku sudah menambal bagian yang rusak.
“Kita lewati dari ujung ke ujung, secara umum hasilnya cukup bagus, meski proses pengerjaannya tidak terlalu terlihat karena kondisinya sudah jadi. Tapi ada catatan, satu-dua titik aspalnya sudah mulai mengelupas. Kita sudah instruksikan pihak pelaksana untuk segera memperbaikinya. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan kerusakan makin melebar dan biaya perbaikannya makin besar,” ungkapnya.
Menurut analisisnya, terkelupasnya aspal tersebut diduga karena lapisan penutup yang terlalu tipis di titik tertentu. Hal ini terjadi karena di beberapa titik, kondisi aspal lama masih terlihat utuh, sehingga saat dilakukan pengaspalan ulang, lapisan barunya menjadi tidak tebal dan kurang merekat kuat ke permukaan lama, apalagi setelah sering dilewati kendaraan berat.
“Menurut penjelasan yang saya dapatkan, seharusnya sebelum diaspal ulang ada tahap patching atau pembongkaran dan pemadatan ulang, juga pemberian lapisan agregat dasar. Di sini, terlihat tidak semua bagian dibongkar total, hanya yang berlubang dalam saja yang diperbaiki. Kalau aspalnya masih utuh, langsung ditutup saja. Nah, ini yang jadi catatan teknis kita,” jelasnya.
Meski mengaku tidak mendalami sisi teknis konstruksi, H. Iing menekankan bahwa Dinas PUTR sebagai pemegang tanggung jawab teknis wajib menjalankan seluruh tahapan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Petugas pengawas lapangan juga diminta berperan aktif sebagai garda terdepan kendali mutu, agar bisa memastikan apakah kesalahan ada di tahap perencanaan atau pelaksanaan.
“Secara teknis PUTR harus paham dan bertanggung jawab. Harus sesuai SOP. Kalau ada masalah, harusnya tidak terjadi kalau perencanaan dan pelaksanaan benar-benar dikuasai. Pengawasan itu kuncinya. Sekarang sudah masuk tahun 2026, waktunya membuktikan kinerja, tidak ada ruang lagi untuk pekerjaan asal jadi,” tegasnya.
Selain soal teknis, Komisi III juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bangunan yang saat ini sedang terjadi. Jika harga satuan dasar di daerah tidak disesuaikan, dikhawatirkan anggaran yang tersedia akan berkurang nilainya dan berimbas pada penurunan kualitas hasil kerja.
“Harga-harga sekarang kan naik, ini harus jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyesuaikan harga satuan. Jangan sampai anggaran tetap sama, tapi harga melonjak, akhirnya kualitas atau volumenya yang dikorbankan. Percuma dikerjakan kalau hasilnya jelek dan cepat rusak. Harusnya harga satuan di Majalengka sudah ada penyesuaian. Nanti kita teliti lagi, karena beberapa pekerjaan dinas juga sempat tertunda menunggu kebijakan ini,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, H. Iing berharap jalan di Ciande ini bisa menjadi bukti nyata kualitas pembangunan. Menurutnya, mutu pekerjaan akan terlihat nyata dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak terkait untuk terus mengawasi, agar hasil pembangunan benar-benar bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
“Mudah-mudahan jalan ini membuktikan bahwa pengerjaannya dilakukan dengan benar. Kita pantau saja ke depannya. Saya ingatkan semua pihak, mulai dari pelaksana, pengawas, hingga dinas teknis, bekerja dengan teliti. Jangan sampai ada komponen pendukung yang terlewatkan atau tidak terpasang. Semua harus berjalan sesuai rencana dan aturan, demi kepuasan masyarakat,” pungkas H. Iing Misbahudin.***
