Mandailing Natal | Garisdata.com – Angka 1.370 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi perhatian serius Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal. Persoalan tersebut dinilai harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengevaluasi kebijakan dan program pendidikan secara menyeluruh.
Jumlah 1.370 anak yang tidak lagi bersekolah disebut sebagai angka yang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut dinilai tidak cukup hanya disikapi melalui pendataan, tetapi membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mendapatkan haknya atas pendidikan.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Tantowi Yahya Nasution, menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan program pendidikan, terutama di tengah berbagai rotasi dan pergantian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rotasi dan mutasi pejabat pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyegaran organisasi maupun peningkatan kinerja. Namun, ketika pergantian pejabat terjadi berulang kali, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program dan konsistensi kebijakan, khususnya pada sektor yang membutuhkan perencanaan jangka panjang seperti pendidikan,” ujar Tantowi.
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dalam hitungan bulan. Pemerintah membutuhkan pendataan yang akurat, pemetaan penyebab, intervensi terhadap persoalan ekonomi keluarga, pengawasan anak usia sekolah, serta program khusus untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan.
HMI Soroti Penempatan Pejabat Sesuai Kompetensi
Selain persoalan konsistensi program, HMI Cabang Mandailing Natal juga meminta Bupati Mandailing Natal menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
Tantowi menegaskan, prinsip the right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
“Tempatkan orang yang tepat sesuai bidangnya. Prinsipnya sederhana, the right man on the right place. Contohnya Kepala Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang dokter. Kami tidak meragukan kemampuan beliau, tetapi secara disiplin ilmu tentu lebih tepat ditempatkan di Dinas Kesehatan. Apalagi saat ini kita menghadapi persoalan serius dengan 1.370 anak putus sekolah,” katanya.
Ia berharap Bupati Mandailing Natal dapat memastikan setiap posisi strategis di OPD diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara maksimal.
“Kami berharap Bupati Mandailing Natal menempatkan orang yang benar-benar kompeten di setiap OPD. Jangan asal menempatkan orang pada jabatan, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan dan masa depan masyarakat Madina,” ucapnya.
Pergantian Pejabat Jangan Ganggu Program
HMI juga menilai setiap pergantian pimpinan OPD seharusnya tidak mengganggu program yang telah berjalan. Pergantian pejabat, kata Tantowi, tidak semestinya diikuti dengan perubahan arah kebijakan yang menyebabkan program pembangunan kehilangan kesinambungan.
“Jangan sampai yang berganti bukan hanya pejabatnya, tetapi juga arah dan prioritas programnya,” tegasnya.
Menurut HMI, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pendidikan memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang dapat diukur.
HMI Minta Data 1.370 Anak Dibuka Secara Transparan
Tantowi menilai angka 1.370 anak putus sekolah harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah.
“Angka 1.370 anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik angka tersebut ada masa depan generasi muda Madina. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya dan apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya,” ujarnya.
HMI Cabang Mandailing Natal mendorong pemerintah daerah membuka data secara transparan mengenai anak-anak yang tidak lagi bersekolah tersebut, termasuk sebaran wilayah, usia, jenjang pendidikan, serta faktor penyebab mereka putus sekolah.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan target yang terukur, seperti berapa anak yang akan dikembalikan ke sekolah, dalam jangka waktu berapa lama target tersebut akan dicapai, serta OPD mana saja yang bertanggung jawab.
Persoalan Putus Sekolah Harus Ditangani Lintas Sektor
HMI menilai persoalan anak putus sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Masalah tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga, persoalan sosial, administrasi kependudukan, perlindungan anak, hingga lingkungan keluarga.
Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan.
“Pergantian pejabat bukan persoalan utama. Yang menjadi persoalan adalah ketika pergantian tersebut tidak diikuti dengan kesinambungan program dan peningkatan kinerja,” jelas Tantowi.
Ia juga meminta pemerintah memastikan setiap rotasi dan mutasi pejabat benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi serta evaluasi kinerja, bukan sekadar perubahan struktur birokrasi.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengurus siapa yang duduk di kursi kepala dinas, sementara ada ribuan anak Madina yang kehilangan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah,” katanya.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Pejabat yang Dilantik
HMI Cabang Mandailing Natal menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam sektor pendidikan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya program atau pergantian pejabat.
Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah, maka ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana pemerintah mampu memastikan anak-anak Madina mendapatkan kembali hak mereka untuk memperoleh pendidikan.
“Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan masa depannya,” tegas Tantowi.
HMI Cabang Mandailing Natal mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjadikan persoalan anak putus sekolah sebagai agenda prioritas dan tidak berhenti pada pendataan semata.
1.370 anak adalah 1.370 masa depan.
Masa depan tersebut membutuhkan keberpihakan, kebijakan yang konsisten, serta kerja nyata dari pemerintah daerah.
(TIM)