Mandailing Natal | Garisdata.com – Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (Tes IQ) di 435 sekolah negeri di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, penetapan tarif, pembayaran, hingga pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Persiapan Olimpiade dan Lomba Prestasi (LP2O-LP) pada Tahun Anggaran 2023.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Poros Muda Sumatera Utara (DPD PORSU) Kabupaten Mandailing Natal melayangkan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal pada Kamis (5/11/2026).
PORSU meminta aparat penegak hukum mendalami proses pemilihan LP2O-LP sebagai penyelenggara, penetapan tarif, realisasi pekerjaan, penerimaan pembayaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan Tes IQ tersebut.
Pengaduan itu disampaikan melalui surat Nomor DPD-MN-019/PORSU/XI/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD PORSU Madina Muhammad Amarullah bersama Sekretaris Bajora Faderi.
Sebagai bahan pengaduan, PORSU melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 62.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024.
Tes IQ Libatkan 30.259 Siswa
Berdasarkan LHP BPK tersebut, kegiatan Tes IQ pada 2023 dilaksanakan di 366 SD Negeri dengan jumlah 24.042 siswa serta 69 SMP Negeri dengan 6.217 siswa.
Dengan demikian, total kegiatan mencakup 435 sekolah dan 30.259 peserta, dengan nilai anggaran yang tercatat sebesar Rp3.782.375.000. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap oleh LP2O-LP.
Salah satu hal yang menjadi perhatian BPK adalah penetapan tarif sebesar Rp125.000 per siswa yang disebut tidak melalui proses negosiasi harga dan tidak didukung perjanjian kerja sama yang memadai.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang diminta PORSU untuk didalami, terutama terkait dasar penetapan tarif, ruang lingkup pekerjaan, kesesuaian biaya dengan layanan yang diberikan, serta mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
Pembayaran Rp2,05 Miliar Jadi Sorotan
Dalam pemeriksaannya, BPK mencatat dana yang dihimpun untuk kegiatan Tes IQ mencapai Rp3.659.750.000. Dari jumlah tersebut, pembayaran kepada LP2O-LP tercatat sebesar Rp2.050.000.000.
Selain itu, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp1.609.750.000 yang berdasarkan keterangan Manajer BOS disebut telah diserahkan kepada pihak lain. Namun, menurut LHP BPK, penyerahan tersebut tidak didukung bukti serah terima yang memadai.
BPK juga mencatat masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp77.375.000 yang belum diterima penyelenggara. Rinciannya, Rp67.937.500 masih berada dalam penguasaan kepala sekolah dan Rp9.437.500 berada dalam penguasaan Manajer BOS.
Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menyatakan belanja BOS untuk kegiatan Tes IQ sebesar Rp1.687.125.000 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
Nilai tersebut merupakan akumulasi dari selisih pembayaran Rp1.609.750.000 dan sisa pembayaran Rp77.375.000, bukan keseluruhan nilai anggaran kegiatan maupun seluruh pembayaran yang diterima LP2O-LP.
Di sisi lain, BPK juga mencatat kegiatan Tes IQ telah dilaksanakan dan didukung laporan pemeriksaan psikologis dari penyelenggara. Namun, aspek administrasi dan pertanggungjawaban keuangan masih menjadi bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
PORSU Minta Kejari Periksa Proses Pengadaan
Melalui pengaduannya, PORSU meminta Kejari Mandailing Natal memeriksa proses pemilihan LP2O-LP sebagai penyelenggara, dasar penetapan tarif Rp125.000 per siswa, dokumen kerja sama, hingga kesesuaian pembayaran dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
Selain itu, PORSU meminta aparat mendalami realisasi layanan Tes IQ, jumlah peserta, laporan hasil pemeriksaan psikologis, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Ketua DPD PORSU Madina, Muhammad Amarullah, melalui pengaduan tersebut menilai penelusuran diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
PORSU juga meminta aparat tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administratif, tetapi turut mencermati proses pemilihan penyelenggara, pelaksanaan pekerjaan, aliran pembayaran, serta kesesuaian laporan kegiatan dengan realisasi di lapangan.
PORSU: Bukan Menuduh, Minta Aparat Mendalami
PORSU menegaskan pengaduan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun tuduhan bahwa LP2O-LP telah melakukan tindak pidana.
Menurut PORSU, dugaan pelanggaran maupun unsur pidana harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah oleh aparat penegak hukum.
Sekretaris DPD PORSU Madina, Bajora Faderi, yang bersama sejumlah anggota mengantarkan langsung surat pengaduan ke Kejari Mandailing Natal, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran di sektor pendidikan.
Ia menilai kegiatan yang melibatkan puluhan ribu siswa dan anggaran miliaran rupiah semestinya memiliki dasar pengadaan, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diuji.
“Yang kami dorong adalah agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan BPK. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau unsur pidana, tentu kami berharap ditindak sesuai ketentuan hukum,” ujar Bajora.
LP2O-LP Diharapkan Berikan Klarifikasi
Sejumlah hal yang tercantum dalam LHP BPK juga diharapkan dapat dijelaskan oleh LP2O-LP, khususnya mengenai dasar penetapan tarif Rp125.000 per siswa, mekanisme kerja sama dengan sekolah, rincian layanan kepada 30.259 peserta, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Klarifikasi dari pihak penyelenggara dinilai penting agar informasi mengenai pelaksanaan Tes IQ tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Garisdata.com belum memperoleh keterangan atau klarifikasi resmi dari LP2O-LP terkait temuan dalam LHP BPK tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada LP2O-LP maupun pihak terkait lainnya sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(TIM)
