TULANG BAWANG — Dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang kembali diwarnai dugaan praktik tidak terpuji yang melibatkan dua pimpinan instansi pendidikan tingkat pertama. Tindakan pemindahan inventaris negara berupa kursi dewan guru dari SMPN 3 Banjar Agung ke SMPN 1 Banjar Margo secara sembunyi-sembunyi menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memunculkan kecenderungan adanya upaya rekayasa dan pengelabuan aset.
Peristiwa janggal tersebut mulai terkuak ketika para guru di SMPN 3 Banjar Agung mendapati ruang kerja mereka mendadak kosong dari fasilitas kursi dewan guru pada Sabtu pagi (7/11/2026). Padahal, tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan resmi sebelumnya dari pihak manajemen sekolah.
Menurut salah seorang guru di lingkungan SMPN 3 Banjar Agung yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, aksi pemindahan barang milik negara itu terjadi pada akhir pekan menjelang hari pemeriksaan lembaga audit negara.
”Hari Jumat tanggal 6 November 2026, sekira pukul 17.30 WIB, Kepala Sekolah SMPN 1 Banjar Margo datang langsung ke SMPN 3 Banjar Agung dan mengangkut kursi-kursi dewan guru menggunakan mobil pribadinya,” ungkap narasumber tersebut saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menambahkan bahwa peristiwa tersebut sempat disaksikan langsung oleh petugas kebun sekolah bernama Yanto, yang bahkan merekam kejadian tersebut dalam bentuk bukti video kesaksian.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa para guru sempat dibuat kebingungan dan berinisiatif mempertanyakan hilangnya fasilitas tersebut melalui grup percakapan WhatsApp sekolah. Menanggapi protes tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Banjar Agung, Fatah Hasanah, S.Si, sempat berdalih bahwa kursi-kursi itu hanya dipinjam sementara.
”Namun, ketika dicecar oleh para guru lewat grup sekolah, Kepala Sekolah Fatah Hasanah tidak mau menjawab siapa sebenarnya yang meminjam dan untuk keperluan acara apa kursi-kursi itu dibawa,” paparnya dengan nada menyayangkan sikap pimpinannya.
Penelusuran internal kemudian membuka tabir bahwa peminjaman kilat tersebut bertepatan dengan jadwal pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di SMPN 1 Banjar Margo pada tanggal 7 November 2026. Situasi ini memicu kecurigaan kuat di kalangan pendidik bahwa pemindahan aset secara diam-diam itu dilakukan untuk menutupi kekurangan fisik inventaris atau mengelabui hasil audit BPK. Kecurigaan kian memuncak tatkala pada Senin pagi (8/11/2026), kursi-kursi tersebut mendadak dipulangkan kembali secara sembunyi-sembunyi ke SMPN 3 Banjar Agung.
Tidak hanya menyoroti masalah aset, narasumber tersebut juga mengungkapkan adanya isu di lingkungan internal mengenai dugaan kedekatan khusus antara Kepala Sekolah SMPN 3 Banjar Agung, Fatah Hasanah, dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Banjar Margo, Misnanto, yang diduga menjadi alasan kuat mengapa Fatah terkesan pasang badan menutupi tindakan tersebut.
”Kami sangat menyayangkan jika fasilitas penunjang mengajar guru justru dijadikan alat untuk kepentingan lain, terlebih sampai melibatkan unsur pimpinan yang terkesan menutup-nutupi masalah ini,” pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah SMPN 3 Banjar Agung, Fatah Hasanah, S.Si, memberikan respons singkat dengan menyatakan akan memberikan klarifikasi resmi setelah dirinya selesai melayat.
“Waalaikumsalam, ijin bang, nanti saya akan memberikan klarifikasi ke abang, namun untuk saat ini saya masih takziyah ke lampung timur. Saya nanti akan memberikan klarifikasi resmi terkait berita ini🙏🏻,” tulisnya.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMPN 1 Banjar Margo (Misnanto) sama sekali belum memberikan respons atau tanggapan saat dikonfirmasi.
URAIAN DUGAAN DASAR HUKUM YANG DILANGGAR
Berdasarkan kronologi, fakta lapangan, serta indikasi rekayasa aset menjelang pemeriksaan auditor negara, berikut adalah rincian aspek hukum dan regulasi yang diduga dilanggar:
1. Pelanggaran Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (BMD) Regulasi Terkait: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Analisis Pelanggaran: Fasilitas kursi guru di sekolah negeri merupakan aset negara/daerah yang dibeli melalui anggaran resmi (APBD/BOS). Pemindahan inventaris antar-instansi wajib melalui mekanisme resmi, pencatatan inventaris, Berita Acara Serah Terima (BAST), serta izin tertulis dari instansi berwenang (Dinas Pendidikan). Pemindahan sepihak secara diam-diam merupakan bentuk pelanggaran prosedur pengelolaan aset.
2. Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Etika Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Regulasi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Analisis Pelanggaran:
Misnanto (Kepala Sekolah SMPN 1 Banjar Margo): Mengambil aset instansi lain tanpa prosedur formal mencerminkan pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang jabatan, serta tidak mencerminkan sikap profesional sebagai pimpinan satuan pendidikan.
“Fatah Hasanah, S.Si (Kepala Sekolah SMPN 3 Banjar Agung): Gagal menjaga pengamanan aset sekolah dan sengaja menutupi tindakan pemindahan aset tanpa kejelasan, yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih.
3. Potensi Tindak Pidana Terkait Pemeriksaan Keuangan Negara (Tipikor / Obstruction of Justice)
Regulasi Terkait: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Analisis Pelanggaran: Jika terbukti peminjaman dan perpindahan aset kilat tersebut bertujuan untuk menyembunyikan kekurangan barang, merekayasa laporan inventaris, atau mengelabui pemeriksaan resmi lembaga negara (BPK), tindakan ini tidak hanya berhenti sebagai pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi mengarah pada unsur perbuatan melawan hukum yang menghambat tugas pengawasan keuangan negara. Kepala sekolah yang turut serta mendiamkan atau membantu menyembunyikan kondisi aset tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas keterlibatannya.
(Red)
