garisdata.com (Madina) – Setiap tanggal 10 November, bangsa ini menundukkan kepala dalam seremoni Hari Pahlawan. Spanduk-spanduk heroik terpasang di sudut-sudut jalan, dan pidato tentang pengorbanan demi kedaulatan rakyat menggema di berbagai instansi. Namun, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, perayaan Hari Pahlawan tahun ini menyisakan sebuah ironi yang getir. Di tanah yang dijuluki Bumi Gordang Sambilan ini, makna “pahlawan” telah mengalami pergeseran yang memprihatinkan akibat maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik dan sempitnya lapangan pekerjaan formal, para pemodal serta pelaku PETI justru menjelma menjadi sosok “pahlawan kesiangan” bagi sebagian masyarakat. Bagi warga desa yang kesulitan menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anak mereka, lubang-lubang tambang ilegal di sepanjang aliran Sungai Batang Gadis hingga kawasan hutan menjadi tumpuan harapan. Pelaku PETI hadir menawarkan perputaran uang yang cepat dan penghasilan instan, mengisi ruang kosong ketika negara tampak abai menyediakan alternatif mata pencaharian yang layak.
Namun, gelar pahlawan bagi para penyedia lapangan kerja ilegal ini sesungguhnya adalah ilusi yang berbahaya. Kesejahteraan sesaat yang ditawarkan dari butiran emas ilegal harus dibayar mahal dengan kerusakan ekologis yang masif. Penggunaan ekskavator secara brutal dan paparan bahan kimia berbahaya seperti merkuri telah mengoyak wajah alam Madina. Sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh kecokelatan, sementara ancaman banjir bandang dan tanah longsor terus mengintai desa-desa di hilir sungai. Alih-alih mewariskan kemakmuran, aktivitas ini justru mewariskan bom waktu bencana bagi generasi masa depan.
Ironi terbesar dalam refleksi Hari Pahlawan di Madina justru terletak pada sikap aparat penegak hukum. Di saat lingkungan terus dirusak dan kerugian negara akibat tambang ilegal terus membengkak, otoritas yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan hukum justru terkesan bungkam. Operasi penertiban dan wacana pembentukan satuan tugas memang kerap terdengar, tetapi tak jarang hanya menyentuh pekerja kelas bawah di lapangan.
Sementara itu, deru mesin alat berat milik para pemodal besar terus beroperasi dengan leluasa, seolah memiliki kekebalan hukum. Bungkamnya aparat di hadapan para cukong tambang memicu spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai adanya pembiaran hingga dugaan keterlibatan oknum. Hukum di negeri ini kembali dipertontonkan dalam wajahnya yang paling buram yakni tajam ke bawah, namun tumpul dan membisu ke atas.
Para pahlawan kemerdekaan dahulu bertaruh nyawa mengusir penjajah agar rakyat dapat menikmati kekayaan alamnya secara berdaulat dan bermartabat. Hari ini, kita justru menyaksikan kekayaan alam Madina dikeruk secara ilegal oleh segelintir pemodal, sementara masyarakat lokal hanya dijadikan tameng ekonomi untuk melegitimasi kejahatan lingkungan tersebut.
Momentum Hari Pahlawan seharusnya menampar kesadaran para pemangku kebijakan dan penegak hukum di Kabupaten Mandailing Natal. Kepahlawanan di era modern bukanlah membiarkan rakyat menggali lubang bencana demi sesuap nasi. Pahlawan sejati hari ini adalah aparat penegak hukum yang berani memutus rantai mafia tambang dan menyeret para pemodal besar ke meja hijau tanpa pandang bulu. Di saat yang sama, pemerintah daerah harus hadir sebagai pahlawan ekonomi dengan membuka lapangan kerja yang legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, agar rakyat Madina tidak lagi dipaksa memilih antara kelaparan atau merusak alamnya sendiri. (BW)
