MAJALENGKA,Garisdata.com — Ketidakpastian aturan yang melingkupi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Majalengka didorong segera dibawa ke tingkat pusat. Anggota DPR RI Komisi XII, Ir. H. Ateng Sutisna, MBA., menyatakan kesiapannya mengawal aspirasi Forum Diskusi KDKMP Majalengka setelah menerima perwakilan warga di Saung Nganteur Kahayang, Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kamis (13/8/2026).
‎
‎Meski bukan komisi yang menangani koperasi, Ateng menegaskan tidak akan menutup telinga. “Karena ini tanah kelahiran saya dan daerah pemilihan saya, urusan warga Majalengka tetap menjadi tanggung jawab saya,” ucapnya.
‎
‎Jalur perjuangan sudah disusun: mulai dari koordinasi dengan komisi terkait, lewat Fraksi PKS, hingga memfasilitasi audiensi langsung ke DPR RI jika jalan lain belum membuahkan hasil.
‎
‎Sorotan tajam tertuju pada tata kelola dana yang dikelola PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut Ateng, segala sesuatu yang bersumber dari anggaran negara harus mengikuti aturan keuangan negara — transparan, akuntabel, melalui proses yang sah. “Tidak boleh asal menunjuk, membangun tanpa tender, tanpa papan proyek. Itu menyangkut uang rakyat,” tegasnya.
‎
‎Di sisi lain, Ketua FD KDKMP Majalengka, Ujang Dirmana, menegaskan keresahan yang sudah berlangsung lama. Lebih dari setahun bekerja, belum ada payung hukum yang jelas. Di saat yang sama, penempatan manajer di setiap unit sudah direncanakan. Keterlibatan Agrinas dipersilakan sebatas pembangunan fisik, namun jika ikut mengelola operasional, harus ada regulasi yang tegas.
‎
‎Lima tuntutan strategis disampaikan:
‎
‎1. Regulasi tegas soal pengelolaan gerai KDKMP
‎​
‎2. Kepastian status lahan dan gedung, serta solusi lokasi yang bermasalah
‎​
‎3. Kajian menyeluruh atas penggunaan modal usaha Rp500 juta dari plafon Rp3 miliar beserta pola keuntungannya
‎​
‎4. Kejelasan mekanisme kerja sama dengan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis
‎​
‎5. Batas kewenangan PT Agrinas — apakah hanya bangunan atau seluruh unit usaha
‎
‎Forum berharap pemerintah segera merespons agar KDKMP tidak terus berjalan tanpa arah yang pasti.***