Garisdata.com (Madina) – Keuangan publik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, ini tengah menghadapi ancaman nyata dari maraknya infiltrasi vendor ilegal atau penyelenggara kegiatan “siluman”. Tanpa koordinasi resmi dan restu dari dinas terkait, para oknum pihak ketiga ini secara masif masuk ke lini terbawah pelayanan publik mulai dari tingkat desa hingga institusi pendidikan demi mengeruk keuntungan materi yang mengorbankan anggaran daerah dan masyarakat.
Modus operandi yang dilancarkan para vendor ini terstruktur rapi namun bergerak di bawah radar formalitas. Kasus pertama yang sempat mencuat adalah beredarnya undangan serta pengarahan kepada para kepala desa untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi di luar daerah, tepatnya di Kota Medan. Upaya pengurasan Dana Desa ini untungnya langsung dibentengi oleh pernyataan tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Madina. Pihak PMD Madina membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut dan secara terbuka mengimbau seluruh aparatur desa untuk tidak ikut serta karena kegiatan tersebut ilegal dan tidak dianggarkan dalam APBDes.
Belum reda persoalan anggaran desa, giliran sektor pendidikan yang disasar. Muncul arahan dari oknum yang meminta para kepala sekolah mengerahkan para siswa untuk menggelar acara menonton tayangan animasi berbayar. Mirisnya, sebagian sekolah dilaporkan telah telanjur melaksanakannya di lapangan. Manuver ini pun langsung memicu reaksi dari Dinas Pendidikan Madina yang mengeluarkan bantahan serupa. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui, tidak pernah mengarahkan, dan tidak mengenali siapa vendor penyedia layanan animasi tersebut. Rabu, (30/09).
Dua fenomena di atas mencerminkan lemahnya sistem proteksi birokrasi dari intervensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Jika ditelaah lebih dalam, ada benang merah berbahaya yang sedang ditenun oleh para vendor ilegal ini.
Sikap reaktif pemerintah daerah melalui bantahan kepala dinas memang patut diapresiasi sebagai langkah awal penyelamatan anggaran. Namun, sekadar membantah dan menghimbau jelas tidaklah cukup. Jika ruang gerak para vendor misterius ini tidak dipersempit secara sistemik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Desa di Madina akan terus bocor secara perlahan demi membiayai kegiatan kemasan yang miskin esensi.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama aparat penegak hukum harus segera turun tangan mengusut identitas vendor-vendor ilegal ini. Harus ada sanksi tegas, baik bagi pihak ketiga yang mencoba menipu sistem, maupun bagi kepala desa atau kepala sekolah yang nekat berkompromi di luar koordinasi kedinasan. Pengawasan kolektif dari masyarakat dan ketegasan regulasi adalah kunci utama agar Mandailing Natal bersih dari gurita vendor siluman yang menggerogoti uang rakyat.
Melihat pola pergerakan yang terjadi di sektor pemberdayaan desa dan pendidikan, publik Mandailing Natal (Madina) kini harus memasang alarm kewaspadaan tertinggi. Gurita vendor ilegal ini diprediksi tidak akan berhenti sampai di sini. Sukses atau tidaknya aksi mereka kemarin, komplotan ini diyakini akan terus mengendus pos anggaran lain dan membidik instansi kedinasan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin.
Sektor yang paling rawan menjadi target sasaran berikutnya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program mulia dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sangat rentan dipelintir oleh oknum vendor nakal. Modusnya bisa berupa pengarahan sepihak kepada calon penerima bantuan untuk membeli material di toko atau vendor tertentu yang sudah ditunjuk sepihak dengan harga yang digelembungkan (markup), atau menjanjikan kuota bedah rumah dengan syarat menyetor sejumlah uang muka.
Tak hanya sektor perumahan, ancaman nyata juga mengintai sektor agraris yang menjadi urat nadi perekonomian mayoritas warga Madina. Dinas Pertanian menjadi target empuk berikutnya bagi para vendor siluman ini. Mereka berpotensi masuk langsung ke tengah-tengah kelompok tani (Poktan) dengan kedok penyaluran bantuan atau pengadaan alat pertanian.
Potensi modus penipuan di sektor pertanian yang wajib diwaspadai antara lain: Pengadaan Traktor Sawah Siluman: Vendor menawarkan pengadaan traktor tangan (hand tractor), mesin perontok padi, atau mesin pompa air dengan mencatut nama Dinas Pertanian, lalu meminta kelompok tani membayar biaya administrasi atau “uang pelicin” agar bantuan cepat cair. Kemudian Monopoli bibit dan pupuk. Mengarahkan para petani untuk menggunakan produk pupuk organik atau bibit varietas tertentu dari vendor mereka, dengan klaim palsu bahwa hal tersebut merupakan instruksi wajib dari dinas terkait. Selanjutnya bantuan Fiktif Berbayar. Menjanjikan program bantuan fiktif secara langsung kepada masyarakat pembuat proposal dengan memungut biaya operasional di awal, kemudian vendor menghilang setelah uang terkumpul.
Jika fenomena pembiaran ini terus berlanjut, dampaknya tidak lagi sekadar kebocoran anggaran daerah, melainkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat kecil petani yang kehilangan modal serta warga miskin yang gagal memperbaiki rumahnya. Dinas Pertanian serta Dinas Perumahan Madina harus bergerak proaktif melakukan sosialisasi sejak dini kepada kelompok tani dan aparatur desa agar tidak melayani pihak ketiga mana pun yang datang tanpa surat tugas resmi berkop surat kedinasan yang sah.
Menghadapi potensi ancaman yang kian meluas ke berbagai sektor, sikap defensif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal yang hanya mengandalkan bantahan setelah kasus mencuat jelas sudah tidak lagi memadai. Pemkab Madina tidak boleh terus-menerus bertindak seperti pemadam kebakaran. Diperlukan sebuah langkah taktis dan preventif yang sistemis untuk memutus rantai pergerakan vendor ilegal ini sebelum mereka berhasil memperdaya masyarakat luas, terutama para petani dan warga kurang mampu di pelosok desa.
Langkah mendesak pertama yang harus segera diambil adalah menerbitkan imbauan resmi yang masif dan terstruktur kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemkab Madina wajib mengedukasi warga mengenai ciri-ciri program pemerintah yang valid agar tidak mudah dicatut oleh oknum pihak ketiga. Imbauan ini harus menegaskan bahwa setiap program bantuan, baik itu bedah rumah, pembagian traktor, maupun bantuan bibit selalu melalui mekanisme verifikasi resmi oleh petugas dinas yang dibekali surat tugas sah, tanpa dipungut biaya sepeser pun (nol rupiah). Informasi ini tidak boleh hanya tertahan di situs web kominfo, melainkan harus diturunkan dalam bentuk pamflet di kantor-kantor camat, balai desa, hingga ke warung-warung tempat warga berkumpul.
Langkah konkret kedua yang menjadi kunci utama pencegahan adalah penyediaan pusat kontak pengaduan (hotline) khusus. Selama ini, masyarakat atau kepala sekolah yang merasa curiga bingung harus memverifikasi ke mana karena tidak adanya saluran komunikasi langsung yang cepat dan responsif. Dengan adanya kontak pengaduan terintegrasi, misalnya berbasis WhatsApp Center atau nomor panggilan darurat masyarakat, kelompok tani, maupun aparatur desa bisa langsung mengirimkan foto dokumen atau melaporkan nama vendor yang datang ke wilayah mereka secara real time.
Dengan memadukan imbauan yang edukatif dan nomor pengaduan yang aktif, Pemkab Madina secara tidak langsung telah melibatkan masyarakat sebagai “mata dan telinga” daerah dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Ruang gerak vendor ilegal pun otomatis akan menyempit dengan sendirinya ketika benteng pertahanan di tingkat akar rumput sudah terbangun dengan kuat. (Bakty).
