Garisdata.com | Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Hukum di Wilayah melalui Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talks) dengan tema “Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Strategis Kebijakan di Sumatera Utara”, Senin (25/05/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Aula Soepomo Lantai V Kanwil Kemenkum Sumut dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut. Tercatat sebanyak 608 peserta mendaftar dalam kegiatan ini, dengan partisipasi 370 peserta melalui Zoom Meeting dan 238 peserta menyaksikan melalui siaran YouTube.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut menegaskan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung lahirnya kebijakan hukum yang berbasis data, analisis, dan kebutuhan masyarakat. “Kebijakan yang baik harus lahir dari proses analisis yang matang, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Ignatius.
Kegiatan kemudian menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tyas Wahyu Fadhila, S.Sos., MPA yang membawakan materi terkait pengantar analisis kebijakan publik. Dalam paparannya dijelaskan mengenai proses analisis kebijakan, tahapan penyusunan kebijakan publik, hingga peran strategis analis kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel.
Selanjutnya, Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Andryan, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai teknik penyusunan policy brief yang efektif, sistematis, dan berbasis evidence. Ia menekankan bahwa hasil analisis kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam dokumen yang ringkas, jelas, dan strategis agar mudah dipahami para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan publik. “Policy brief harus mampu menyampaikan substansi kebijakan secara singkat, jelas, namun tetap memiliki kekuatan analisis yang tajam,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber yang dipandu moderator. Dalam penegasan hasil diskusi disampaikan bahwa analisis kebijakan dan penyusunan policy brief merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
Policy Talks ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas analis kebijakan di wilayah sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (SN)
