Mandailing Natal— Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Singa Bubu, wilayah empat desa Siulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai pernyataan mengenai penertiban PETI di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), masyarakat justru melaporkan adanya penambahan unit alat berat excavator yang diduga beroperasi di kawasan tersebut.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menilai kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi Satgas PETI dan aparat penegak hukum.
“Kalau benar alat berat terus bertambah sementara pemerintah menyatakan sedang melakukan penertiban, publik tentu bertanya: sebenarnya penertiban itu dilakukan di mana? Jangan sampai Satgas PETI hanya terdengar tegas di pernyataan, tetapi lemah ketika berhadapan dengan aktivitas di lapangan,” tegas Muhammad Saleh.
Menurutnya, laporan masyarakat mengenai keberadaan alat berat di kawasan Singa Bubu tidak boleh hanya menjadi informasi yang berlalu begitu saja. Aparat terkait harus turun langsung untuk memastikan siapa pemilik alat berat, siapa pengelola aktivitas tambang, apakah lokasi tersebut memiliki izin, serta apakah kegiatan tersebut berada di dalam kawasan hutan.
“Kami tidak meminta aparat membuat tuduhan tanpa bukti. Justru kami meminta pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Kalau ilegal, hentikan dan tindak sesuai hukum. Kalau memiliki izin, tunjukkan dasar izinnya kepada publik. Jangan masyarakat dibiarkan terus bertanya-tanya,” ujar Saleh.
Ia juga mempertanyakan efektivitas Satgas PETI apabila setelah berkali-kali muncul pernyataan penertiban, namun dugaan aktivitas PETI dan keberadaan alat berat masih terus dilaporkan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat melihat Satgas PETI hanya aktif dalam konferensi pers, sementara excavator malah semakin banyak di lapangan. Ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap penertiban semakin dipertanyakan,” katanya.
Muhammad Saleh meminta Bupati Madina, aparat penegak hukum, instansi kehutanan, dan unsur terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Singa Bubu serta membuka hasil pemeriksaannya kepada masyarakat.
“Kami meminta tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Turun ke lokasi, data alat beratnya, periksa legalitasnya, telusuri siapa yang mengoperasikan dan siapa yang membiayai.
Jika ditemukan pelanggaran, proses secara hukum. Jangan tunggu hutan rusak dan masyarakat baru kemudian sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, SATMA AMPI Madina mendukung langkah pemerintah dan aparat dalam memberantas PETI, namun penindakan harus dilakukan konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Masyarakat hanya ingin kepastian. Kalau memang serius memberantas PETI, buktikan dengan tindakan di lapangan. Jangan sampai istilah ‘penertiban PETI’ akhirnya dianggap masyarakat hanya sebagai omon-omon,” pungkas Muhammad Saleh.***
