PANYABUNGAN | Garisdata.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (DPP IM3 Madina) mengkritik arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina). Organisasi mahasiswa tersebut menilai narasi tentang pembangunan daerah perlu dibuktikan melalui program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP IM3 Madina, Ridwanda Safikri, mengatakan pemerintah daerah jangan hanya menampilkan berbagai agenda dan kegiatan seremonial sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur, perekonomian, pelayanan publik, serta lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Soroti Infrastruktur di Pelosok
Ridwanda menyoroti kondisi sejumlah jalan penghubung antarkecamatan dan desa yang menurutnya masih memprihatinkan. Kondisi infrastruktur tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya petani yang harus mengangkut hasil pertanian melalui akses jalan yang rusak.
“Pembangunan jangan hanya terlihat di pusat kota dan sekitar kantor pemerintahan. Masyarakat di pelosok juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” ujarnya.
Ia menilai perbaikan infrastruktur harus menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.
Persoalan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Selain infrastruktur, DPP IM3 Madina juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat. Menurut Ridwanda, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga komoditas pertanian seperti karet, kopi, dan sawit.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda di Mandailing Natal.
“Jangan sampai pembangunan hanya berhenti pada angka dan laporan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan dampaknya secara langsung,” katanya.
Minta Pemerintah Fokus pada Kerja Nyata
DPP IM3 Madina berharap Pemkab Madina mengevaluasi pola pembangunan dan komunikasi publik agar tidak terkesan hanya menonjolkan kegiatan seremonial.
Menurut mereka, masyarakat membutuhkan bukti pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan, mulai dari jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga terbukanya lapangan pekerjaan.
“Pemerintah daerah harus menunjukkan hasil kerja yang nyata. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, kepastian dan perlindungan bagi petani, pelayanan kesehatan yang baik, serta lapangan kerja bagi pemuda. Bukan sekadar publikasi kegiatan,” tegas Ridwanda.
DPP IM3 Madina menyatakan kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan agar Pemkab Madina dapat bekerja lebih efektif serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
(TIM)