Jakarta | Garisdata.com – Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid III di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam aksi tersebut, AMP2K mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas terhadap dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
AMP2K menyoroti dugaan aktivitas PETI di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Kotanopan, Lingga Bayu, Batang Natal, Muara Batang Gadis hingga kawasan perbatasan Kabupaten Mandailing Natal dengan Tapanuli Selatan.
Koordinator aksi AMP2K, Noprianda Ramadhan Nasution, mengatakan aksi Jilid III tersebut kembali dilakukan sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum serius mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami meminta Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Mandailing Natal. Aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa ada penindakan hukum yang jelas,” ujar Noprianda dalam keterangannya.
Menurut AMP2K, persoalan PETI di Mandailing Natal perlu mendapatkan perhatian serius dan ditelusuri secara menyeluruh. Mereka mempertanyakan dugaan masih beroperasinya alat berat di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah menjadi sorotan publik.
AMP2K juga mengaitkan tuntutannya dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 mengenai pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal.
Atas dasar itu, AMP2K meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, memberikan perlindungan, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.
Soroti Dugaan Pembiaran
Dalam aksi tersebut, AMP2K menyampaikan penilaian bahwa penanganan PETI di Mandailing Natal selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.
Mereka mempertanyakan mengapa dugaan aktivitas pertambangan ilegal masih muncul di sejumlah kawasan, mulai dari Batang Natal, Lingga Bayu, Kotanopan, Muara Batang Gadis hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan–Mandailing Natal.
AMP2K juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya korban jiwa dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Mereka meminta seluruh informasi terkait korban maupun aktivitas PETI ditelusuri secara hukum dan transparan.
Selain itu, AMP2K meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penindakan terhadap pekerja di lapangan, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, maupun pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Desak Pemeriksaan Aparat dan Pihak yang Diduga Terlibat
Dalam tuntutannya, AMP2K juga meminta adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mereka sebut dalam aksi. Namun, seluruh tudingan tersebut ditegaskan sebagai dugaan yang menurut AMP2K perlu diverifikasi dan dibuktikan melalui proses hukum.
AMP2K mendesak Kapolri memerintahkan jajaran Polda Sumatera Utara dan Polres Mandailing Natal untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi.
Mereka juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum aparat, baik Polri maupun TNI, apabila ditemukan, diproses sesuai ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku.
AMP2K Sampaikan Delapan Tuntutan
Dalam aksi Jilid III tersebut, AMP2K menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Mabes Polri, di antaranya:
Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, termasuk kawasan Sungai Batang Gadis dan perbatasan Tapanuli Selatan–Mandailing Natal.
Mendesak Kapolri memerintahkan penertiban dan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Lingga Bayu, Batang Natal dan Muara Batang Gadis, termasuk mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut AMP2K dalam aksi.
Meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Mandailing Natal melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aktivitas PETI, termasuk sejumlah kepala desa yang disebut dalam tuntutan AMP2K.
Mendesak Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara terkait penanganan dugaan aktivitas PETI di Mandailing Natal. AMP2K bahkan meminta Kapolri mempertimbangkan pencopotan Kapolda Sumut apabila terbukti terjadi kelalaian atau pembiaran.
Mendesak Kapolri mencopot Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si. AMP2K menilai penanganan PETI di wilayah Madina belum maksimal dan meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Kapolres dalam menangani persoalan tersebut.
Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia atau pemodal besar PETI, sehingga penindakan tidak hanya berhenti pada pekerja tambang di lapangan.
Mendesak Kapolri bertanggung jawab terhadap pemberantasan tambang ilegal secara nasional. AMP2K menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut apabila aktivitas PETI masih ditemukan di Mandailing Natal.
Mendesak Panglima TNI melalui Polisi Militer melakukan pemeriksaan apabila terdapat oknum TNI yang berdasarkan hasil penyelidikan terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal.
AMP2K menegaskan akan terus mengawal persoalan PETI di Mandailing Natal dan meminta Mabes Polri memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang mereka nilai telah berlangsung berulang kali.
Mereka berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat, baik sebagai pelaku, pemodal, pengendali maupun pihak yang memberikan perlindungan, dapat diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
(TIM)