Lampung Tengah -LKP KOMPUTER SMART KIDS yang berada di Kecamatan. Anak Tuha, Kabupaten. Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang di pimpin oleh ketua LKP yang akrap disapa Katarina Sari Handayani. Kini tengah menjadi sorotan masyarakat dan publik.
Diduga oknum Kepala LKP KOMPUTER SMART KIDS, telah menyalah gunakan jabatan dan wewenang terindikasi melakukan penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan Program Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020, sebesar 127.500.000.
Dana tersebut seharusnya menjadikan seluruh pelatihan bagi masyarakat gratis sepenuhnya.Namun kenyataan berbanding terbalik. Salah satu mantan peserta pelatihan Tehnik Komputer yang mengikuti pada tahun yang sama menceritakan:
“Saya ikut kursus di LKP KOMPUTER SMART KIDS, Saat itu pimpinan sama sekali tidak bilang ada bantuan pemerintah. Kami bayar sendiri. Tidak ada yang gratis.”Tuturnya.
Awak media mendatangi LKP KOMPUTER SMART KIDS namun tutup, upaya Konfirmasi melalui WhatsApp, WhatsApp media langsung diblokir, Dengan memblokir WhatsApp media, Menguatkan adanya yang ditutup tutupi ketua LKP KOMPUTER SMART KIDS, Karan jelas semua Penguasa anggaran dan pengelolaan anggaran harus taat pada peraturan keterbukaan informasi publik.
Sementara masyarakat juga meminta aparat penegak hukum Kabupaten Lampung Tengah bisa menerapkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum secara konsisten. Setiap dugaan penyimpangan diharapkan diproses secara objektif, profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Masyarakat meminta kepada Kejari dan Inspektorat kabupaten Lampung Tengah, Agar bisa melakukan audit komprehensif menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh dana yang dikelola oleh ketua LKP KOMPUTER SMART KIDS tidak disalah gunakan.
Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. dugaan penyalah gunaan wewenang Terindikasi melakukan tindak pidana korupsi merupakan informasi dari narasumber dan masih berupa dugaan, yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum dengan Audit menyeluruh akan timbul kebenaran.
Sesuai Undang-undang Pers Nomor .40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 2 dan 3, media Newstv terbuka 2 x 24 jam untuk hak jawab dan hak koreksi dari pihak terkait sebelum laporan resmi dilayangkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk minta di Audit, Hak jawab dan koreksi akan ditayangkan kembali sebagai perimbangan pemberitaann, Red
