MANDAILING NATAL | Garisdata.com – Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (22/10/2026). Dalam aksi jilid II tersebut, massa mendesak Kepala Disdikbud Madina memberikan tanggapan resmi atas aspirasi yang telah disampaikan sejak 2 Oktober lalu. Mereka juga meminta Bupati Mandailing Natal mengevaluasi hingga mencopot kepala dinas tersebut dari jabatannya.
Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi lanjutan itu merupakan bentuk desakan agar pihak Disdikbud tidak mengabaikan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, hingga lebih dari dua minggu berlalu, pihaknya belum menerima tanggapan resmi dari Kepala Disdikbud Madina.
“Kami datang hari ini untuk meminta tanggapan resmi dari Kepala Dinas. Pada aksi sebelumnya, perwakilan dinas menyampaikan bahwa aspirasi kami akan diteruskan dan segera ditanggapi. Namun, lebih dari dua minggu berlalu, belum ada tanggapan resmi yang kami terima. Karena itu, kami meminta kepastian terkait aspirasi yang kami sampaikan,” tegas Robi.
Suasana aksi sempat memanas ketika massa mendesak agar Kepala Disdikbud hadir menemui demonstran atau setidaknya memberikan kepastian terkait tindak lanjut tuntutan mereka.
Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Deni Haryono, ST, menyampaikan komitmen bahwa pada Jumat (23/10/2026), aspirasi tersebut akan kembali disampaikan kepada Kepala Disdikbud agar segera ditanggapi. Pihak dinas juga berkomitmen menginformasikan hasilnya kepada Komandan Madina.
Menanggapi komitmen tersebut, Komandan Madina menyatakan akan menunggu realisasi janji itu. Mereka menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan harus mendapatkan respons yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diteruskan kepada pimpinan tanpa kepastian tindak lanjut.
Soroti Dugaan Persoalan Program Pendidikan dan Dana BOS
Dalam aksi tersebut, Komandan Madina menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat pengawasan.
Persoalan yang disampaikan antara lain dugaan intervensi dan pengondisian rekanan serta penerimaan fee dalam Program Revitalisasi SD/SMP Tahun Anggaran 2026. Selain itu, mereka menyoroti dugaan intervensi dan penerimaan fee dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Tahun Anggaran 2025–2026.
Komandan Madina juga menyinggung dugaan praktik pungutan liar dalam proses administrasi penyaluran atau pencairan Dana BOS Tahun Anggaran 2024–2026, serta persoalan tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal.
Atas berbagai persoalan tersebut, mereka meminta agar pemerintah daerah melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh dugaan yang disampaikan, menurut mereka, perlu diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif agar persoalan tata kelola pendidikan memperoleh kejelasan.
Minta Bupati Evaluasi Kadisdikbud dan Perintahkan Inspektorat Turun Tangan
Selain menuntut tanggapan resmi dari Kepala Disdikbud, Robi Nasution mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mengevaluasi kinerja Kepala Disdikbud Madina. Ia bahkan meminta bupati mengambil langkah tegas, termasuk mencopot pejabat tersebut dari jabatannya.
Robi menilai, tidak adanya tanggapan yang jelas terhadap aspirasi masyarakat berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah apabila terus dibiarkan tanpa kepastian.
Tak hanya itu, ia juga mendesak Bupati Mandailing Natal memerintahkan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Disdikbud dan pejabat terkait atas berbagai dugaan yang telah disampaikan.
Menurutnya, langkah pemeriksaan diperlukan agar setiap persoalan yang menjadi sorotan publik dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, sekaligus memastikan pengelolaan program pendidikan serta penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami tidak ingin persoalan ini dibiarkan. Kami meminta Kadis memberikan tanggapan resmi, Bupati melakukan evaluasi, dan Inspektorat memeriksa dugaan yang kami sampaikan. Tujuan kami adalah mendorong perbaikan tata kelola pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal,” tutup Robi.
Komandan Madina menyatakan akan menunggu tanggapan dan tindak lanjut dari pihak Disdikbud sesuai komitmen yang disampaikan dalam aksi tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar berbagai persoalan yang disoroti tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian.
(TIM/HL)
