garisdata.com (Madina) – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Amanah Perjuangan, Teguh W Hasahatan meminta Pemerintah Kabupaten Madina serta APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak tegas terkait Penambangan Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah di Madina. Hal ini disampaikan Teguh menanggapi tragedi pembakaran tiga ekskavator di Kecamatan Kotanopan, beberapa waktu lalu.

“Tragedi pembakaran 3 ekskavator ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap PETI. Seharusnya pemerintah daerah dan APH jangan diam. Lakukan penindakan yang tegas bagi pelaku PETI,” jelas Teguh, Rabu (7/10/2026).

Menurut Teguh, hadirnya Satgas PETI yang dibentuk oleh Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) seharusnya menjadi pelita bagi pemberantasan PETI di Madina. Namun sayangnya hingga beberapa bulan Satgas, hadir tidak pernah ada penindakan yang memberikan efek jera bagi para pelaku PETI.

“Dengan peristiwa ini, Satgas seharusnya malu. Masyarakat Kotanopan sudah mulai bergerak. Jangan akhirnya memancing masyarakat di daerah-daerah lain untuk bersikap anarkis. Ini tidak kita harapkan, kasihan masyarakat,” tutur Teguh.

Selain itu, Teguh pun menilai sikap Pemerintah Daerah abai dan melakukan pembiaran. Bahkan dia pun menilai sikap Bupati dan Wakil Bupati Madina terkesan mendesak masyarakat untuk bersikap reaktif.

“Ungkapan Wakil Bupati beberapa waktu lalu, ini menjadi polemik dan akhirnya akan memunculkan sikap reaktif dari masyarakat. Apakah memang sebegitu tidak berdaya pemimpin daerah sehingga meminta masyarakat yang langsung melaporkan ke APH,” tegas Teguh. (Bakty)