Mandailing Natal | Garisdata.com – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pidoli Lombang menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait pemberitaan berjudul “AMPM Desak Transparansi Dapur MBG Pidoli Lombang, Minta Klarifikasi Terbuka Soal Sanitasi dan Pemasok Bahan Baku”.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, pihak SPPG Pidoli Lombang menyatakan menghormati perhatian serta kepedulian berbagai pihak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan komitmennya dalam menjalankan pelayanan pemenuhan gizi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Pihak SPPG menjelaskan bahwa seluruh proses operasional dapur dijalankan dengan mengedepankan prinsip keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Fasilitas dapur telah dilengkapi dengan sarana pendukung sanitasi, dan setiap petugas diwajibkan menggunakan perlengkapan kerja yang mendukung penerapan higiene pangan selama proses produksi berlangsung,” demikian keterangan resmi SPPG Pidoli Lombang.
Terkait legalitas dan pengawasan sanitasi, pihak pengelola menyebutkan bahwa mereka terus berupaya memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis yang diwajibkan dalam operasional layanan pemenuhan gizi. Selain itu, mereka menyatakan terbuka terhadap evaluasi, pembinaan, dan pengawasan dari instansi terkait guna memastikan kualitas layanan terus meningkat.
Mengenai sumber bahan baku, SPPG Pidoli Lombang menegaskan bahwa seluruh kebutuhan pangan diperoleh dari pemasok yang mampu memenuhi standar kualitas sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Pemilihan pemasok dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, kualitas, kontinuitas pasokan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan operasional harian.
Pihak pengelola juga membantah adanya praktik penunjukan pemasok yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Setiap bahan baku yang masuk, menurut mereka, terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kelayakan konsumsi dan mutu pangan sebelum digunakan dalam proses produksi.
Dalam pernyataannya, SPPG Pidoli Lombang turut menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, mereka menyatakan siap memberikan penjelasan dan klarifikasi melalui mekanisme resmi yang difasilitasi oleh pihak berwenang.
“Kami menyambut baik masukan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan,” tulis pihak SPPG.
Lebih lanjut, SPPG Pidoli Lombang berharap seluruh informasi yang berkembang di ruang publik dapat disampaikan berdasarkan data dan fakta lapangan serta tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Menurut mereka, kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, namun informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga perlu berimbang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Melalui hak jawab ini, SPPG Pidoli Lombang berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tersebut.
Hak jawab dan klarifikasi resmi tersebut disampaikan di Pidoli Lombang pada 13 Juni 2026, dengan harapan dapat menjadi bagian dari edukasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan pemenuhan gizi yang sedang berjalan.
(**)
