MANDAILING NATAL – Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Simpang Tolang Julu, Kecamatan Kotanopan.
Desakan ini mencuat setelah berkembangnya informasi di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Madina berinisial ZS, serta sejumlah pihak yang diduga bertindak sebagai pemodal.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, meminta Kapolres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, dan kejaksaan untuk segera turun tangan melakukan investigasi secara transparan.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun langsung melakukan investigasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujar Saleh.
Saleh menegaskan, tuntutan ini didasari atas komitmen penegakan regulasi, antara lain Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)—khususnya Pasal 158 terkait sanksi pidana penambangan tanpa izin—serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Meski demikian, Saleh menyatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, kepastian hukum lewat penyelidikan resmi sangat penting untuk menghindari spekulasi liar di ruang publik.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun karena nama-nama tertentu telah menjadi perbincangan publik, aparat wajib memberikan kepastian hukum. Jika terbukti, proses sesuai aturan. Jika tidak, nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan,” tambahnya.
Selain meminta pengusutan terhadap oknum yang terlibat, SATMA AMPI Madina juga mendesak Pemerintah Kabupaten Madina dan instansi pengawas pertambangan untuk menertibkan seluruh titik PETI yang masih beroperasi di wilayah Kotanopan dan sekitarnya demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif.
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya menghubungi oknum anggota DPRD Madina berinisial ZS serta pihak Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut terkait tudingan tersebut.
