MANDAILING NATAL – Bendahara Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Muhammad Saleh, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret dua oknum anggota DPRD Madina berinisial AN dan ZN.
Hingga saat ini, isu tersebut masih menjadi perbincangan hangat dan memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat Mandailing Natal.
Saleh menyoroti dugaan pungutan sebesar Rp1,5 juta per orang untuk biaya sertifikat pelatihan pendamping desa yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Menurutnya, angka tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan metode pelatihannya.
“Bagaimana mungkin sertifikat pelatihan daring melalui Zoom dikenakan biaya hingga Rp1,5 juta? Inilah yang terus dipertanyakan masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Saleh mengungkapkan adanya informasi terkait dugaan setoran senilai Rp1 juta per peserta yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada oknum berinisial AN. Jika peserta mencapai 300 orang, total dana yang terkumpul diduga mencapai ratusan juta rupiah.
Selain biaya sertifikat, muncul pula keluhan masyarakat mengenai dugaan permintaan uang berkisar Rp10 juta hingga Rp30 juta dengan iming-iming kelulusan menjadi pendamping desa.
Saleh menilai praktik ini merusak integritas proses rekrutmen yang seharusnya profesional dan transparan.”Kami menyayangkan pihak-pihak yang namanya terseret belum memberikan penjelasan memadai. Bahkan, surat konfirmasi yang dilayangkan juga belum mendapat jawaban,” tambahnya.
SATMA AMPI Madina juga menyoroti sikap diam pimpinan DPRD Madina, Badan Kehormatan DPRD, serta pimpinan partai politik terkait yang menaungi oknum tersebut.
Ia memperingatkan agar lembaga publik tidak membiarkan isu ini menguap begitu saja.”Jangan sampai ada kesan pembiaran. Semakin lama bungkam, semakin besar kecurigaan publik.
Nama baik lembaga dan partai dipertaruhkan jika tidak ada keterbukaan,” tegas Saleh. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
“Mandailing Natal butuh transparansi. Jika tidak terlibat, segera klarifikasi. Jika ada pelanggaran, usut tuntas. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat runtuh karena persoalan yang menggantung,” pungkasnya.
