garisdata.com (Madina) – Pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, terus menuai sorotan tajam. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, upaya konfirmasi awak media justru membentur dinding tebal setelah Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Madina, baik pejabat lama maupun baru, serta pihak Satgas dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kompak memilih bungkam.
Ketertutupan para pemangku kebijakan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, serangkaian masalah krusial dan insiden fatal yang terjadi di lapangan hingga kini menguap tanpa ada pertanggungjawaban publik.
Rentetan masalah Korwil lama meliputi dari dugaan makanan berulat hingga korban luka bakar. Berdasarkan data yang dihimpun, kepemimpinan Korwil BGN Madina yang lama meninggalkan jejak persoalan yang sangat serius. Saat coba dikonfirmasi mengenai temuan makanan program MBG yang diduga berulat, mantan korwil tersebut tidak memberikan respons sedikit pun.
Tidak hanya masalah kualitas pangan, mantan pejabat tersebut juga bungkam terkait dugaan perekrutan relawan yang disinyalir menabrak Petunjuk Teknis (Juknis). Masalah kian krusial menyusul adanya insiden keracunan massal yang dialami oleh para penerima manfaat serta relawan di lapangan. Tragisnya, konfirmasi mengenai nasib seorang relawan yang mengalami luka bakar serius saat bertugas juga sama sekali tidak mendapatkan jawaban.
Korwil baru dan isu penyelewengan standar fasilitas operasional. Setali tiga uang dengan pendahulunya, Korwil BGN Madina yang baru saja menjabat juga langsung menutup diri dari pers. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian operasional, sang pejabat baru memilih langkah seribu.
Isu yang dipertanyakan kepada korwil baru mencakup penggunaan gas subsidi 3 kg untuk keperluan memasak di dapur SPPG, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang merupakan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP/subsidi) pada mobil operasional SPPG juga luput dari klarifikasi.
Satgas Bungkam, Kepala SPPG lempar tanggung jawab. Sikap tidak transparan ini diperparah oleh bungkamnya pihak Satgas MBG saat dimintai keterangan terkait lemahnya fungsi pengawasan. Sementara itu, Kepala SPPG Madina yang sempat ditemui enggan memberikan komentar teknis terkait carut-marut pengelolaan ini. Ia hanya mengeluarkan pernyataan singkat dan meminta media untuk berkoordinasi dengan pihak mitra SPPG. Senin, (26/10).
Hingga berita ini diturunkan, keberadaan kantor resmi Korwil BGN Kabupaten Mandailing Natal bahkan dinilai misterius karena tidak diketahui secara pasti oleh publik. Sikap “alergi wartawan” dan aksi saling lempar tanggung jawab ini dikhawatirkan dapat merusak citra serta keberlanjutan program strategis nasional ini di wilayah Mandailing Natal. (Tim)
