Mandailing Natal | Garisdata.com – Ketua Umum Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina), Robi Nasution, meminta Bupati Mandailing Natal menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara sebagai momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Robi, peristiwa yang sedang ditangani KPK tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia meminta Bupati memberikan penegasan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dinas-dinas teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pejabat pengadaan, serta seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa agar menghindari segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik jual beli proyek, permintaan fee, komitmen persentase, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Kasus yang sedang ditangani KPK di Sumatera Utara harus menjadi alarm bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Mengingat praktik-praktik serupa telah beberapa kali diungkap aparat penegak hukum di berbagai daerah, sudah sepatutnya tata kelola pemerintahan semakin diperkuat agar lebih bersih, profesional, dan berintegritas. Pencegahan harus dimulai dari komitmen pimpinan daerah. Jabatan adalah amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegas Robi.
Robi menilai, pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, apabila proses pengadaan tidak dijalankan secara benar dan berintegritas, maka kualitas pembangunan dapat menurun serta tujuan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.
Ia juga mengajak seluruh Kepala OPD, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, serta penyedia barang dan jasa untuk menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh regulasi dalam setiap tahapan pengadaan.
“Kami mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membangun budaya fee proyek ataupun praktik transaksional dalam proses pengadaan. Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Jangan sampai Mandailing Natal menjadi perhatian aparat penegak hukum hanya karena kelalaian dalam menjaga integritas pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Komandan Madina menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan APBD guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Mandailing Natal. Robi menegaskan, apabila ditemukan dugaan penyimpangan, pihaknya akan menempuh mekanisme yang berlaku dengan menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(TIM)