Medan | Garisdata.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Ketua panitia, Dr. Dikky Anugerah, S.Sos., M.SP, dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data, efisien, serta berorientasi pada hasil. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai narasumber, serta unsur Forkopimda se-Sumatera Utara.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang menekankan empat prinsip utama pembangunan tahun 2027:
Perencanaan berbasis data dan efisiensi, dengan indikator kinerja yang jelas
Sinkronisasi dan integrasi antar level pemerintahan, dari desa hingga pusat
Pergeseran fokus dari kuantitas kegiatan ke manfaat nyata
Pendekatan partisipatif dan inklusif, melibatkan seluruh elemen masyarakat
Adapun tema pembangunan RKPD Sumut 2027 adalah:
“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.”
Perencanaan Matang dan Terarah
Dikky menjelaskan, Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak akhir 2025. Tahapan tersebut meliputi kick-off meeting, konsultasi publik, hingga Musrenbang di 33 kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan transformasi pendekatan perencanaan, dari berbasis wilayah menjadi berbasis potensi daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui sejumlah forum kawasan, di antaranya:
Kawasan komoditas unggulan di Tapanuli Selatan
Kawasan pertumbuhan di Pematangsiantar
Kawasan ketahanan pangan di Batubara
Kawasan afirmasi di Gunungsitoli
“Melalui pendekatan ini, perencanaan menjadi lebih tematik, fokus, dan langsung menyasar persoalan utama di setiap daerah,” jelasnya.
Dorong Lompatan Ekonomi dan Kesejahteraan
Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan yang mampu mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di akhir laporannya, panitia berharap Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2027.
“Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, kita optimistis pembangunan Sumatera Utara ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Dikky.
(TIM/Seri)
