Agam, garisdata.com – Polemik penyaluran bantuan pasca bencana alam (Galodo) di Kabupaten Agam kian memunculkan tanda tanya besar. Ketidakjelasan informasi makin terasa, apalagi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam justru memilih bungkam total, menutup akses komunikasi, bahkan berani memblokir nomor telepon awak media yang berusaha melakukan konfirmasi resmi demi kepentingan publik.

Isu ini bermula dari banyaknya keluhan masyarakat dan sejumlah pihak yang mempertanyakan transparansi serta mekanisme penyaluran bantuan yang dikucurkan untuk pemulihan pasca bencana. Berbagai pertanyaan mendasar muncul: Siapa saja penerima manfaat? Berapa nilai bantuan yang disalurkan? Apa dasar penentuan prioritas? Dan apakah penyalurannya sudah tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku?

Sebagai upaya mendapatkan kejelasan dan informasi yang akurat, awak media berulang kali berupaya menghubungi Kepala Dinas Perkim Agam, guna menampung penjelasan, tanggapan, maupun klarifikasi resmi terkait persoalan yang menjadi perbincangan hangat ini. Namun, upaya komunikasi tersebut sama sekali tidak direspon, tak ada jawaban, tak ada penjelasan.

Bahkan, hal yang sangat disayangkan justru terjadi. Alih-alih memberikan keterangan sebagaimana kewajiban seorang pejabat publik yang harus terbuka dan informatif, nomor telepon awak media yang digunakan untuk keperluan jurnalistik justru diblokir sehingga tidak lagi dapat terhubung. Langkah tegas menutup akses ini tentu saja makin memperkuat dugaan publik bahwa ada hal yang ingin ditutup-tutupi, serta menimbulkan kesan kuat seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di balik pengelolaan bantuan tersebut.

Padahal, sebagai pejabat yang mengelola anggaran dan program pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah kewajiban mutlak yang diamanatkan undang-undang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dan bantuan tersebut dikelola, disalurkan, dan diawasi. Sikap bungkam serta tindakan menutup akses komunikasi kepada pers justru menimbulkan persepsi negatif dan menebalkan kecurigaan adanya ketidakberesan, penyimpangan, atau manipulasi data.

“Saya sudah berusaha menghubungi berkali-kali, baik lewat pesan singkat maupun telepon, untuk meminta tanggapan terkait keluhan warga soal bantuan Galodo ini. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, dan belakangan saya sadar nomor saya sudah diblokir. Ini sangat disayangkan, kami hanya ingin konfirmasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan bermaksud buruk,” ungkap salah satu awak media dengan nada kecewa.

Tindakan ini dinilai bertentangan dengan semangat pelayanan publik dan prinsip transparansi. Pers berperan sebagai mitra kontrol sosial, dan menutup diri dari konfirmasi berarti mengabaikan hak publik untuk mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan uang negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi apa pun yang disampaikan oleh Dinas Perkim Agam terkait polemik penyaluran bantuan Galodo tersebut. Masyarakat pun makin bertanya-tanya dengan keraguan yang kian besar: Mengapa harus tertutup, menghindar, dan memutus komunikasi jika pengelolaan sudah berjalan benar, bersih, dan sesuai aturan?

Kami akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan berharap agar pihak terkait segera berubah sikap, membuka diri, dan memberikan penjelasan gamblang demi meredam kecurigaan serta memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah. Masih menjadi tanda tanya besar: Sampai kapan sikap bungkam dan menutup diri ini akan dipertahankan? (Tim)

Sumber : jaringanbintanginfo.com