MAJALENGKA,GarisData.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, salah satunya melalui perbaikan akses jalan utama yang menuju ke Pondok Pesantren Nurul Barokah, Desa Kancana, Kecamatan Cikijing. Langkah ini dilakukan secara cepat sebagai bentuk tanggapan atas laporan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak, serta merupakan hasil koordinasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan pihak Kecamatan Talaga.
Tindakan sigap pemerintah daerah ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak. Direktur Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Nurul Barokah, Omang Abdul Somad, menyampaikan bahwa kecepatan dan kepekaan pemerintah dalam merespons kebutuhan warga mencerminkan sistem birokrasi yang efektif, berjiwa kemanusiaan, serta benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah. Mereka tidak sekadar menerima laporan, tapi langsung turun ke lapangan untuk meninjau keadaan dan segera melakukan tindakan perbaikan. Ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi dapat bekerja dengan penuh perhatian dan tanggung jawab,” ujar Omang, Kamis, 7 Mei 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya masalah teknis pembangunan fisik, melainkan juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
“Pesantren memiliki peran yang luas, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. Ketika akses menuju tempat ini diperhatikan dengan baik, itu berarti pemerintah sedang menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga,” tambahnya.
Sebagai tokoh muda yang aktif dalam dunia advokasi kebijakan publik dan memegang berbagai jabatan strategis, antara lain Wakil Ketua Umum DPP PROPAS, Dewan Penasehat GP Ansor Majalengka, serta Sekretaris Umum IKASAMA, Omang menilai langkah yang dilakukan Pemkab Majalengka merupakan contoh penerapan yang baik dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara pemerintahan untuk bertindak secara cepat, tanggap, dan selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Keselarasan antara aturan hukum dan rasa kepedulian harus terus diperkuat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama sebagai mitra sejajar dalam membangun daerah. Kemajuan Majalengka tidak hanya dibangun berdasarkan peraturan semata, tetapi juga dilandasi rasa kebersamaan dan kepedulian,” tegasnya.
Perbaikan jalan yang dilakukan di Desa Kancana ini menjadi simbol bahwa pembangunan yang berlandaskan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan seperti pesantren, dan masyarakat luas mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Langkah ini sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengedepankan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kepedulian terhadap kepentingan umum.***
