PEKANBARU | Garisdata.com — Aliansi Pemuda Anti Penyalahgunaan Anggaran Rakyat Provinsi Riau menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Pekanbaru pada 2 Oktober 2026. Aksi yang diketuai oleh Aji Pangestu tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tuntutan agar dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial RE dan seorang ASN berinisial NJ ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Dalam aksi tersebut, Aliansi menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk menghindari pengawasan. Setiap pejabat yang menjalankan amanah rakyat memiliki tanggung jawab moral, etik, dan administratif yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Aliansi mendesak Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas. Apabila ditemukan pelanggaran, proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih dan tanpa intervensi kepentingan.
Selain itu, Aliansi mendesak BKPSDM Kota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASN berinisial NJ terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN. Pemeriksaan harus berlandaskan bukti, memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Aliansi juga meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru untuk memanggil dan memeriksa anggota DPRD berinisial RE apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Aji mendorong agar sanksi dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku
Ketua aksi, Aji Pangestu, menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah upaya menghakimi seseorang, melainkan bentuk komitmen pemuda dalam mengawal integritas lembaga publik dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.
Gerakan pemuda tidak boleh berhenti pada sorak-sorai demonstrasi. Kita hadir untuk memastikan bahwa amanah rakyat tidak diperlakukan sebagai kepentingan pribadi. Ketika muncul dugaan pelanggaran, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memeriksa, keterbukaan untuk menjelaskan, dan ketegasan untuk menindak apabila terbukti bersalah tegas aji dalam orasinya.
Bagi Aliansi Pemuda, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis. Pengawasan terhadap pejabat publik bukan bentuk permusuhan, melainkan salah satu cara masyarakat menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan kepentingan rakyat
Mendesak BKPSDM Kota Pekanbaru memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN secara profesional.
Mendesak Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD berinisial RE apabila terdapat bukti yang cukup.
Meminta pihak-pihak terkait memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak dalam spekulasi.
Pemuda Bergerak, Rakyat Mengawasi, Kekuasaan Harus Dipertanggungjawabkan tegas Aji pangestu di penghujung aksi.
(TIM)
