MANDAILING NATAL — Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyoroti besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas biasa di Sekretariat DPRD Madina Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp17,79 miliar.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menilai anggaran tersebut perlu dievaluasi secara serius dengan mengedepankan asas efisiensi dan prioritas pembangunan masyarakat. Ia mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas dipangkas menjadi Rp7,7 miliar, sementara sisa Rp10 miliar dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten.
“Perjalanan dinas itu cukup Rp7,7 miliar. Rp10 miliar sisanya lebih baik dialokasikan untuk pembangunan jalan kabupaten. Mana yang lebih terasa manfaatnya bagi rakyat? Jalan yang bagus dinikmati masyarakat setiap hari,” kata Saleh.
Saleh menjelaskan, perjalanan dinas memang tetap diperlukan untuk menunjang tugas pemerintahan dan fungsi legislatif. Namun, besaran anggarannya harus proporsional dan tidak mengesampingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan mobilitas warga.
Menurutnya, pembangunan jalan kabupaten sangat krusial karena berkaitan dengan kelancaran aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta konektivitas antar-kecamatan dan desa di Madina.
“Jangan sampai kita kehilangan kepekaan dalam menentukan prioritas. Ketika masih banyak kebutuhan infrastruktur yang harus diperhatikan, efisiensi anggaran harus menjadi pertimbangan serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, SATMA AMPI Madina mendorong Pemerintah Kabupaten Madina bersama DPRD untuk melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi tersebut melalui mekanisme anggaran yang sah dan sesuai ketentuan. Evaluasi ini diharapkan berbasis pada kebutuhan riil dan efektivitas kegiatan.
Saleh menegaskan bahwa usulan ini bukan bentuk penolakan terhadap fungsi pengawasan atau legislasi DPRD, melainkan sebuah dorongan agar pengelolaan APBD lebih berorientasi pada kepentingan publik.
“Ini bukan soal menentang perjalanan dinas. Ini soal keberanian menentukan skala prioritas. Kalau sebagian anggaran bisa dihemat tanpa mengganggu pelaksanaan tugas DPRD, mengapa tidak diarahkan untuk memperbaiki jalan kabupaten?” pungkasnya.(MP)
