MANDAILING NATAL – DPD Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Mandailing Natal (Madina) resmi menyurati DPP dan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra. Laporan tersebut terkait dugaan keterlibatan oknum kader partai dalam praktik pungutan liar (pungli) rekrutmen Pendamping Desa di wilayah tersebut.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh Nasution, menyatakan langkah ini diambil setelah pihaknya menerima banyak aduan masyarakat. Warga melaporkan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan dan penempatan calon Pendamping Desa dengan imbalan sejumlah uang.
“Kami tidak ingin nama besar Partai Gerindra tercoreng oleh oknum yang diduga memanfaatkan proses rekrutmen untuk kepentingan pribadi. Jika praktik ini benar terjadi, itu adalah pengkhianatan terhadap semangat anti-mahar partai,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (8/6).
Saleh menambahkan, SATMA AMPI mengklaim telah mengantongi bukti berupa rekaman yang berkaitan dengan dugaan praktik transaksional tersebut. Bukti ini siap diserahkan kepada pihak berwenang maupun internal partai untuk keperluan klarifikasi.
Sebelum melapor ke pusat, pihaknya mengaku telah mencoba meminta konfirmasi dari pihak terkait di daerah, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Ia juga menyoroti sikap Ketua DPC Partai Gerindra Madina yang sekaligus menjabat Ketua DPRD Madina, yang dinilai belum memberikan respons memadai terkait isu ini. Menurutnya, sikap diam tersebut berisiko memunculkan persepsi negatif di tengah publik.
“Kami mendesak DPP dan Mahkamah Kehormatan Partai segera melakukan pemeriksaan transparan demi menjaga marwah partai. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPC Partai Gerindra Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.
