Oleh : H. Syahrir Nasution, Managing Direktur Political Dan Economic Consulting Institute (PECI) Indonesia
Garisdata.com I Jakarta — Perdebatan tentang watak publik bangsa Indonesia kembali mengemuka: mengapa dalam praktik sehari-hari, sikap bermuka dua, kepatuhan semu, dan puja-puji kepada kekuasaan terasa begitu jamak?
Sejumlah pengamat menilai, fenomena ini tidak lahir dari karakter bawaan bangsa, melainkan dari sejarah panjang relasi kuasa yang membentuk cara bertahan hidup masyarakat.
Selama ratusan tahun, penduduk Nusantara hidup di bawah rezim yang silih berganti—kolonialisme Eropa, pendudukan militer, hingga pemerintahan pascakemerdekaan yang kerap meniru pola otoritarian lama. Dalam situasi seperti itu, kejujuran sering kali berisiko, sementara kemampuan membaca selera penguasa justru menjadi modal keselamatan.
Akibatnya, berkembang etika sosial yang menempatkan adaptasi di atas integritas. Loyalitas tidak dipahami sebagai komitmen nilai, melainkan sebagai strategi bertahan. Benar dan salah menjadi relatif, tergantung siapa yang sedang berkuasa.
“Dalam struktur kekuasaan yang tidak adil dan represif, masyarakat belajar satu hal: diam di depan, berkomentar di belakang,” ujar seorang sosiolog politik.
Pola ini lalu diwariskan lintas generasi, dibungkus sebagai kecerdikan sosial, meski sesungguhnya merupakan respons terhadap sistem yang menghukum keterbukaan.
Setiap rezim membawa simbol, jargon, dan moralitas baru. Rakyat pun menyesuaikan diri. Di ruang publik, kesetiaan dipertontonkan; di ruang privat, kritik disimpan. Dari sini muncul paradoks: religius secara simbolik, tapi transaksional dalam praktik; nasionalis dalam slogan, pragmatis dalam tindakan.
Namun menyederhanakan kondisi ini sebagai “cacat moral bangsa” dinilai keliru. Masalah utamanya justru terletak pada struktur kekuasaan yang menuntut kepatuhan tanpa menjamin keadilan. Selama sistem politik dan birokrasi lebih menghargai loyalitas personal ketimbang kebenaran, perilaku oportunistik akan terus direproduksi.
Sejarah, dengan kata lain, mengajarkan satu pelajaran pahit: ketika kejujuran tidak dilindungi, kepura-puraan menjadi rasional. Bukan karena masyarakat tidak bermoral, melainkan karena sistem memaksa mereka memilih antara idealisme dan keselamatan.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa masyarakat bersikap demikian, melainkan kapan negara berani memutus warisan kolonial dalam praktik kekuasaan. Tanpa reformasi yang menempatkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kritik sebagai fondasi, mentalitas bertahan hidup itu akan terus hidup—bahkan di era yang mengaku demokratis.
(M.SN)
