Cermin Keadilan dari Malaysia: Akankah ‘Equality Before the Law’ Tegak di Indonesia?
Oleh: H. Syahrir Nasution
Managing Director PECI – Indonesia
Analisis terhadap vonis hukuman Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, menjadi kajian hukum yang sangat menarik bagi Indonesia. Kasus ini menjadi preseden penting ketika hukum berhasil memenangkan keadilan di atas kekuasaan.
Vonis penjara terhadap Najib Razak adalah simbol runtuhnya kekuasaan yang korup sekaligus cermin penegakan hukum (law enforcement) yang tegas tanpa pandang bulu. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar teori atau semboyan No Action Talk Only (NATO).
Secara nyata, proses hukum mampu menyeret seseorang dari kursi Perdana Menteri hingga ke balik jeruji besi. Fenomena ini selaras dengan prinsip Equality Before the Law yang dianut negara demokrasi seperti Indonesia. Namun pertanyaannya, sejauh mana etika dan moralitas kita sebagai bangsa telah benar-benar menjunjung tinggi kepatuhan hukum tersebut?
Kasus ini menjadi refleksi bagi rakyat dan penegak hukum di Indonesia tentang pentingnya integritas dan moralitas. Penegak hukum harus menjadi teladan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. Sebagai negara hukum, supremasi hukum jangan hanya digaungkan di podium, namun justru “gamang dan gemetar” saat harus mengimplementasikannya kepada penguasa.
Dalam kasus Najib Razak, pengadilan menekankan bahwa posisi terdakwa sebagai kepala pemerintahan merupakan faktor pemberat utama. Vonis ini membukakan mata publik bahwa kepemimpinan yang menyalahgunakan mandat rakyat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional. Ini menjadi pengingat keras bahwa hukum harus tetap berpijak pada keadilan dan kemanusiaan, bahkan bagi mereka yang pernah menggenggam kekuasaan tertinggi.
Jangan sampai terjadi anomali di mana “palu hakim hanya mengejar materi, sementara jeruji besi hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil”. Manipulasi kekuasaan politik untuk menutupi kejahatan sistemik adalah peringatan nyata bagi kita: bahwa demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan otoritarianisme terselubung.
Vonis Najib Razak membawa pesan dramatis namun berharga bagi law enforcement. Kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan kehancuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Indonesia, inilah momentum untuk bangkit dan merefleksikan jati diri sebagai negara hukum yang sesungguhnya melalui reformasi hukum yang berintegritas.
