MAJALENGKA,Garisdata.com – Anggota DPR RI, Ujang Bey, S.IP., M.IP., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Majalengka pada Minggu (1/3/2026). Bertempat di Kantor DPD NasDem Majalengka, Kelurahan Majalengka Wetan, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai elemen.
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara wakil rakyat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat umum. Suasana hangat menyelimuti sesi diskusi saat warga menyampaikan langsung berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi di lapangan.
Dalam sambutannya, Ujang Bey menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah konstituen. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan suara masyarakat di daerah dapat diperjuangkan di tingkat nasional.
“Kunjungan kerja ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi catatan penting yang akan saya bawa dan perjuangkan di tingkat pusat melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran,” ujar Ujang Bey.
Sejumlah isu utama mengemuka dalam dialog tersebut. Warga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai belum merata serta proses sertifikasi tanah yang masih sulit diakses. Selain itu, sektor pertanian, akses pendidikan, hingga tantangan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus keluhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ujang Bey menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan hambatan birokrasi dan ekonomi.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka. Komunikasi yang intensif antara wakil rakyat dan masyarakat harus tetap terjaga agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai masukan dari warga Majalengka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.***
