MAJALENGKA,GarisData.com – Di tengah kondisi wilayah Kasturi yang masih tergenang air pasca banjir yang melanda beberapa waktu lalu, Komisi III melakukan kunjungan tinjauan lapangan secara langsung pada hari Kamis, 08 Januari 2026. Tim yang terdiri dari anggota Komisi III melakukan observasi menyeluruh di berbagai titik terdampak, mulai dari pemukiman warga hingga sepanjang aliran sungai yang menjadi sumber utama permasalahan. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab banjir yang berulang di kawasan tersebut dan mengambil langkah konkret untuk mendesak pihak berwenang melakukan intervensi yang tepat guna menjamin kesejahteraan masyarakat.
Setelah melakukan tinjauan lapangan di wilayah banjir Kasturi, saya melihat ada persoalan serius yang harus segera diintervensi oleh Pemerintah. Hasil analisis kami di lapangan menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar faktor alam atau curah hujan tinggi, melainkan adanya hambatan infrastruktur yang sudah tidak memadai, yakni:
1.Pendangkalan aliran Sungai yang Masif: Terjadi sedimentasi yang sangat parah sehingga kapasitas tampung sungai mengecil drastis. Saya minta pemerintah segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi dan pengerukan di sepanjang aliran sungai tersebut.
​
2.Masalah Jembatan di Depan Masjid At-Tin: Ini adalah temuan sangat krusial, jembatan konstruksi lama ini memiliki tiang penyangga di tengah sungai. Tiang ini menjadi “PERANGKAP” sampah dan material yang menyumbat aliran air, sehingga air meluap ke pemukiman warga.
Tuntutan kami Dari Komisi III kepada Pemerintah
1.Jangka Pendek: Se Segera mungkin lakukan pengerukan sungai di titik-titik pendangkalan terdalam di wilayah Kasturi.
​
2.Jangka Menengah (Anggaran 2026): agar segera dilakukan rekonstruksi jembatan di depan Masjid At-Tin. Jembatan tersebut harus secepatnya diganti dengan desain modern tanpa tiang tengah (single span) agar aliran sungai air lancar.
Kami di Komisi III tidak ingin hanya melihat pemerintah sibuk memberikan bantuan sembako di kala saat banjir. Namun masyarakat juga membutuhkan solusi infrastruktur agar banjir tidak terulang lagi. Jangan sampai anggaran besar di 2026 nanti habis untuk hal-hal yang bukan prioritas kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat.***
