JAKARTA, GarisData.com – PT Bina Karya (Persero), Badan Usaha Otorita (BUO) yang berperan sebagai Master Developer di Ibu Kota Nusantara (IKN), secara resmi menandatangani Kesepakatan Kerjasama (KKS) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Persatuan Purnawirawan POLRI (LSP Sekuriti PP Polri). Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sekuriti agar seluruh tenaga keamanan memiliki kemampuan seragam dengan standar optimum dalam pengaturan, penjagaan, patroli, dan investigasi. Hal ini penting mengingat peran mereka dalam menjaga gedung pemerintahan dan aset vital di IKN.

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke Prasetyanto Soebroto dan Kepala LSP Sekuriti PP Polri Komjen Pol (Purn) Drs. Heru Winarko, S.H., M.H., serta disaksikan oleh para direktur, pimpinan, kepala divisi, dan sekretaris perusahaan dari kedua pihak pada hari Jumaat,(23/01/2026).

Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kualitas dan pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga satuan pengaman dan investigasi, pengelolaan serta konsultasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) terpadu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan satuan pengamanan internal IKN. Semua ini ditujukan untuk mendukung terciptanya sistem pengamanan yang profesional, terstandar, dan berintegritas.

Boyke Prasetyanto Soebroto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan sistem pengamanan di IKN yang tidak hanya mengandalkan jumlah personel, tetapi juga kualitas dan profesionalisme, sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan IKN yang aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Heru Winarko menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan kesiapan PP Polri untuk berkontribusi melalui transfer pengetahuan dan pengalaman para purnawirawan Polri. Diharapkan dapat terwujud sistem pengamanan IKN yang profesional, adaptif, terintegrasi, sesuai standar nasional, dan mendukung konsep Smart City agar seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat berjalan lancar.

Kompetensi dan integritas menjadi pondasi utama sekuriti dalam menjaga keamanan IKN, termasuk untuk mendeteksi ancaman dini melalui analisis risiko dan menjunjung tinggi etika serta tanggung jawab. Hal ini membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai standar, memadai, dan profesional.

Kedua pihak berharap penandatangan KKS ini menjadi langkah awal strategis sebagai landasan untuk membentuk perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif di masa depan, dengan hak dan kewajiban yang konkrit, guna mewujudkan sistem pengamanan IKN yang profesional, andal, dan berstandar nasional.****