Garisdata.com I Mandailing Natal – Konflik lingkungan dan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan eks PT. M3 menjadi salah satu isu yang paling kompleks di Mandailing Natal. Kerusakan lahan, ancaman longsor, pencemaran sungai, hingga maraknya penggunaan alat berat terus membayangi desa-desa sekitar. Di tengah kondisi itu, peran tokoh muda (pemuda desa, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan NNB) dinilai menjadi faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan penataan ulang melalui WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

1. Pemuda adalah Kelompok yang Paling Dekat dengan Lapangan Berbeda dari pejabat atau investor luar, tokoh muda setempat adalah pihak yang paling mengenal medan eks PT. M3, mengerti siapa pelaku PETI, memahami risiko longsor dan aliran sungai, serta mengetahui kondisi sosial di desa.

Kedekatan ini membuat pemuda menjadi garda terdepan untuk mengawasi agar WPR dan IPR nanti tidak disalahgunakan oleh pemodal besar atau pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

2. Pemuda menjadi Penjaga agar WPR–IPR Tidak Menyimpang Pengalaman dari banyak daerah menunjukkan, jika WPR–IPR tidak dikawal, maka akan muncul risiko pemodal besar membajak koperasi tambang,
masuknya alat berat tanpa kontrol,
praktik pencemaran merkuri dan sianida,
serta maraknya tambang di jalur sungai.

Dengan keterlibatan aktif tokoh muda sebagai pengawas sosial, WPR–IPR dapat berjalan sesuai tujuan awalnya: membantu ekonomi warga, bukan menghancurkan lingkungan.

3. Tokoh Muda Punya Kapabilitas Literasi, Teknologi, dan Advokasi
Tokoh muda hari ini memiliki keunggulan yang sangat dibutuhkan:

Literasi regulasi pertambangan Kemampuan membaca peta wilayah Menggunakan drone dan teknologi GIS Membuat laporan cepat
Mengadvokasi kebijakan dengan data
Kapasitas ini membantu Pemkab dan masyarakat untuk mengelola eks PT. M3 secara profesional dan transparan.

4. Menjadi Jembatan Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam persoalan PETI, sering terjadi:

Masyarakat merasa pemerintah lambat,
pemerintah sulit mengumpulkan data lapangan,
pelaku PETI memanfaatkan ketidakjelasan informasi.

Tokoh muda berperan sebagai fasilitator komunikasi, memastikan keputusan pemerintah tentang WPR–IPR diterima dengan benar oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik internal.

5. Penggerak Koperasi Tambang Rakyat yang Sehat WPR dan IPR hanya bisa berjalan jika ada koperasi rakyat yang:

transparan tidak didominasi pemodal
melibatkan warga setempat secara adil
Tokoh muda dapat menjadi:

pengurus koperasi, auditor internal,
pengelola data produksi, pengatur SOP tambang ramah lingkungan.

Dengan kepemimpinan pemuda, koperasi tambang rakyat di eks PT. M3 berpeluang menjadi model tambang legal yang paling tertib di Madina.

6. Tokoh Muda Paling Peduli Masa Depan Lingkungan Dampak tambang ilegal seperti:

sungai mati, sawah tertimbun lumpur,
bukit runtuh, banjir bandang, dan hilangnya habitat ikan, akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tokoh muda adalah kelompok yang paling berkepentingan untuk memastikan bahwa: “Exs PT. M3 tidak berubah menjadi kuburan ekologi, tetapi menjadi kawasan ekonomi rakyat yang sehat dan berkelanjutan.”

7. Mendorong Transparansi dan Anti-Korupsi dalam Proses WPR–IPR Pemuda adalah pihak yang paling vokal dan berani mengawasi:

proses pemetaan WPR, verifikasi IPR,
siapa pemodal sebenarnya, siapa operator alat berat, dan apakah aturan lingkungan dipatuhi.
Keberanian ini sangat penting agar WPR–IPR tidak berubah menjadi “legalisasi PETI” atau alat kepentingan kelompok tertentu.

Kesimpulan Utama
Peran tokoh muda adalah penentu keberhasilan WPR dan IPR di eks PT. M3.
Tanpa keterlibatan pemuda:

WPR terancam dibajak pemodal,
IPR tidak efektif,
PETI tetap tumbuh,
lingkungan semakin rusak,
dan masyarakat tidak memperoleh manfaat apa pun.
Namun dengan kepemimpinan pemuda, eks PT. M3 dapat berubah dari kawasan konflik menjadi zona pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan.(Red)