MAJALENGKA, GarisData.com – Bupati Majalengka Eman Suherman mengapresiasi peresmian Galeri Marketing Metland Kertajati yang digelar hari ini. Ia menyampaikan, apresiasi tersebut diberikan karena Metland tetap menunjukkan komitmen investasi dan pengembangan kawasan di tengah berbagai isu yang berkembang terkait Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
“Saya apresiasi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kebahagiaan teman-teman manajemen Metland. Hari ini Metland melaksanakan peresmian Galeri Metland. Ini menunjukkan komitmen yang tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang,” ujar Eman.
Bupati menjelaskan, isu mengenai Bandara Kertajati yang disebut akan diserahkan kepada pihak lain kerap disalahartikan. Menurutnya, konteks pembahasan yang terjadi bukan karena ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sampaikan tadi, seolah-olah bandara ini karena Jawa Barat tidak sanggup lalu diserahkan ke Jakarta, itu bukan konteksnya. Yang dibicarakan adalah bagaimana bandara ini lebih optimal secara operasional,” jelasnya.
Eman mengungkapkan, pembahasan terkait Bandara Kertajati juga melibatkan Pemerintah Pusat. Bahkan, terdapat arahan agar bandara tersebut diposisikan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
“Ada pembicaraan dengan Pak Gubernur dan Pak Presiden. Pak Gubernur menyampaikan agar bandara ini dijadikan bagian dari pusat pertahanan nasional, dan Pak Presiden menyetujui. Jadi ini bukan soal ketidakmampuan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pola kerja sama pengelolaan bandara antara Angkasa Pura dan Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat yang saat ini masih berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO). Menurutnya, skema tersebut belum sepenuhnya saling menguatkan karena kewenangan yang terbatas.
“Dalam KSO itu kewenangannya tidak penuh. Karena itu muncul pemikiran agar ke depan diarahkan ke kerja sama pemanfaatan, sehingga tanggung jawab pengelolaan menjadi lebih jelas dan optimal,” ujarnya.
Terkait operasional penerbangan, Eman memastikan bahwa penerbangan haji dan umrah melalui BIJB Kertajati tetap berjalan, bahkan mengalami peningkatan. “Kalau sebelumnya 30 penerbangan, sekarang menjadi 40 penerbangan haji. Ini luar biasa,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa Bandara Kertajati merupakan aset negara dan aset pemerintah, bukan milik daerah semata. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek bisnis, manfaat, serta keberlanjutan investasi.
“Kita bicara bisnis. Kalau kita berinvestasi, tentu harus ada manfaat yang diperoleh. Semua itu akan dibahas sesuai mekanisme, termasuk menunggu rekomendasi dari DPRD,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut secara transparan bersama DPRD, termasuk terkait peran pemerintah daerah dan pembagian manfaat ke depan.
“Rekomendasi dari Dewan sudah keluar, dan nanti akan kita diskusikan kembali secara detail. Pemerintah akan menjalankan sesuai kewenangan dan hasil kesepakatan bersama,” pungkas Eman.***
