Garisdata.com | Mandailing Natal, Siabu — Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila menegaskan peran ganda organisasi kemasyarakatan sebagai pelaku aksi sosial sekaligus mitra kritis pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin dalam rangkaian kegiatan penyaluran bantuan sosial berkelanjutan yang dilaksanakan di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
Untuk kedua kalinya, MPC Pemuda Pancasila menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan sembako, pada tahap lanjutan organisasi kembali menyalurkan bantuan uang tunai kepada 100 warga Desa Muara Batang Angkola. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zainal Arifin Simbolon, melalui Kepala Desa Muara Batang Angkola, Satria Wira Pulungan, sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain bantuan kepada warga, MPC Pemuda Pancasila juga menyalurkan bantuan sosial tunai untuk perbaikan pipa air bersih melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Aek Garut, Desa Huta Hodang Muda. Bantuan ini ditujukan untuk menjamin keberlanjutan akses air bersih yang merupakan kebutuhan dasar dan krusial bagi masyarakat, khususnya di tengah potensi ancaman cuaca ekstrem.
Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zainal Arifin Simbolon, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen organisasi untuk hadir secara berkelanjutan dan substansial di tengah masyarakat, tidak sebatas kegiatan seremonial, melainkan menyentuh kebutuhan riil warga.
Kegiatan sosial tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila, H. M. Jafar Sukhairi Nasution, mantan Bupati Mandailing Natal, yang mendorong agar Pemuda Pancasila terus mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik.
Sejalan dengan kegiatan tersebut, Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila, AWALUDDIN, SH, menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mencabut status darurat bencana dan menetapkannya menjadi status pemulihan. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan prematur dan berpotensi mengurangi tingkat kewaspadaan daerah.
Ia menegaskan bahwa langkah penetapan status pemulihan seharusnya mempertimbangkan secara matang kondisi objektif di lapangan, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih mengeluarkan surat edaran peringatan cuaca ekstrem di sejumlah titik wilayah Mandailing Natal.
“Ketika masyarakat masih menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian, maka kehati-hatian mestinya diperpanjang. Pemulihan jangan ditetapkan lebih cepat dari kesiapan di lapangan,” ujar AWALUDDIN, SH.
Menurutnya, aksi sosial yang dilakukan Pemuda Pancasila justru menjadi cermin bahwa persoalan mendasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang responsif, bukan sekadar perubahan status administratif.
Melalui rangkaian kegiatan yang memadukan aksi sosial dan sikap kritis ini, Pemuda Pancasila menegaskan posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya hadir membantu masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga akal sehat kebijakan publik demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
