Garisdata.com | Mandailing Natal– Polemik proyek irigasi Sabajior kembali memanas setelah janji perbaikan dari PPK OPD BWS Sumut II, Dedek Ardiansyah, belum kunjung terlihat di lapangan. Padahal sebelumnya, PPK menegaskan telah menginstruksikan konsultan untuk mengecek dan memperbaiki seluruh kekurangan konstruksi, bahkan siap membongkar pekerjaan bila terbukti tidak sesuai standar.
Proyek yang disebut memiliki dua mata anggaran masing-masing sekitar Rp190 juta, dengan total sekitar Rp380 juta, dikerjakan pada dua jalur saluran sepanjang 140 meter dan 160 meter.
Menurut informasi yang diterima awak media, waktu pekerjaan untuk kedua proyek ini tinggal sekitar dua minggu lagi, sehingga keterlambatan perbaikan semakin memicu tanda tanya besar mengenai komitmen penyelesaian dan kualitas pekerjaan.
Namun sejak awal pengerjaan, proyek ini sudah menuai sorotan karena temuan lapangan menunjukkan kualitas konstruksi yang buruk dan dugaan tumpang tindih anggaran.
Saat tim media melakukan investigasi lanjutan pada Kamis (11/12/2025), lokasi proyek tampak sepi tanpa aktivitas. Tidak terlihat satu pun pekerja maupun konsultan di area yang sebelumnya disebut akan segera diperbaiki. Retakan di sisi dinding saluran, cor yang rapuh, serta material tidak layak seperti tanah lembek dan pasir lepas masih terlihat jelas.
Papan proyek untuk keduanya pun tak ditemukan sejak awal, membuat publik tidak mengetahui sumber anggaran, pelaksana kegiatan, jadwal pekerjaan, maupun pihak penanggung jawab resmi.
Ketidakhadiran aktivitas perbaikan ini berbanding terbalik dengan pernyataan PPK Dedek Ardiansyah yang pada awal pekan sempat menyatakan kesiapannya untuk turun ke lapangan dan membongkar pekerjaan bila ditemukan kesalahan konstruksi.
“Kita tidak akan menerima pekerjaan seperti itu. Minggu depan kami turun ke lokasi,” ujar Dedek, sembari meminta agar isu ini tidak dipolitisasi.
Namun hingga investigasi terakhir, tak ada pergerakan apa pun. Ketika dimintai konfirmasi ulang, Dedek hanya menyebut bahwa ia telah menerima laporan dari konsultan Patma.
Sementara itu, Kepala Desa Sabajior, Rahmat Saleh, mengaku tidak mendapatkan komunikasi resmi dari BBWS maupun konsultan terkait progres perbaikan maupun kejelasan anggaran.
“Kami hanya ingin pekerjaan yang benar dan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya.
Dengan dugaan anggaran tumpang tindih, kualitas konstruksi yang jauh dari standar, alasan banjir yang terbantahkan oleh fakta, ketiadaan papan proyek, serta sisa waktu pekerjaan yang hanya dua minggu, warga menilai ada banyak hal yang harus dibuka secara transparan.
Publik kini menunggu tindakan nyata dari BBWS Sumatera II—bukan pernyataan yang berubah-ubah dan berpotensi ‘memanjang bak kisah Pinokio’ ketika fakta tidak sejalan dengan ucapan.
