MAJALENGKA, GarisData.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan saat berkunjung ke Yayasan Pendidikan Almizan yang mengelola satuan pendidikan mulai dari TK hingga SMA dan SMK.
“Alhamdulillah, saya merasa sangat berbahagia dan bersyukur dapat hadir di Yayasan Pendidikan Almizan. Ini merupakan kawasan pendidikan yang sangat luas, bersih, dan tertata dengan baik,” ujarnya.
Ia mengapresiasi komitmen Almizan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta menegaskan tidak ada toleransi terhadap perundungan baik dari murid maupun guru. Menurutnya, pendidikan ramah anak harus dimulai dari budaya tutur dan sikap pendidik.
“Tadi Pak Yai menyampaikan bagaimana guru tidak hanya membiasakan diri menggunakan kata-kata yang memotivasi, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman. Lingkungan sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak,” jelasnya.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peresmian fasilitas hasil revitalisasi sekaligus melihat praktik model pendidikan ramah anak yang menjadi kebijakan Kementerian. Abdul Mu’ti menilai Almizan dapat menjadi contoh konkret penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman.
“Model pendidikan ramah anak yang sedang kami dorong sebagai kebijakan kementerian, di Almizan ini sudah ada contohnya, sudah ada modelnya,” tegasnya.
Selain itu, Mendikdasmen menjelaskan langkah pemerintah dalam menangani sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir, khususnya Sumatera dan Aceh. Proses pembersihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah rampung, meskipun pembelajaran belum ideal akibat kerusakan sarana prasarana.
“Banyak perabot, meja kursi, dan buku yang rusak. Sebagian murid masih belajar dengan menumpang di sekolah lain atau dengan fasilitas seadanya, bahkan masih ada yang belajar di lantai. Namun ini akan segera kami perbaiki,” ucapnya.
Untuk Aceh, penanganan membutuhkan upaya ekstra karena tingkat kerusakan yang cukup parah. Pemerintah melakukan tiga langkah utama: relokasi, pembangunan unit sekolah baru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
“Di Aceh banyak sekolah yang rusak total, bahkan ada kampung yang hanyut terbawa banjir. Untuk yang rusak ringan kami beri afirmasi berupa bantuan meja, kursi, buku, dan alat belajar. Yang rusak sedang kami percepat perbaikannya, sementara yang rusak berat kami bangun sekolah darurat,” paparnya.
Sekolah darurat berupa tenda belajar sementara dan bangunan semi permanen, seperti yang diterapkan di Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan sembari menunggu pembangunan sekolah permanen.
Abdul Mu’ti mengungkapkan secara nasional terdapat sekitar 4.900 sekolah terdampak bencana, dengan sekitar 900 sekolah rusak berat berada di Aceh. Hingga saat ini, penanganan di Aceh telah mencapai sekitar 95 persen, dan pembelajaran sudah kembali dimulai sejak 5 Januari lalu.
“Sekitar 90 persen sudah mulai belajar, meskipun belum sepenuhnya ideal. Tantangan di Aceh cukup besar karena faktor cuaca, hujan yang kembali turun sehingga memperlambat proses pembersihan,” katanya.
Menanggapi usulan DPR terkait anggaran khusus penanganan pendidikan pascabencana, ia menegaskan kebutuhan tersebut sangat mendesak.
“Saya kira itu sangat dibutuhkan, mengingat jumlah sekolah yang rusak cukup banyak dan membutuhkan penanganan serius agar anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” pungkasnya.***
