Medan, Sumatera Utara | Garisdata.com – Harapan masyarakat di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal (Madina) untuk memiliki daerah otonom sendiri kembali membara. Dalam forum strategis Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sumatera Utara yang digelar di Hotel JW Marriott, Medan, pada 1 Februari 2026, agenda pemekaran wilayah resmi menjadi salah satu poin rekomendasi utama yang akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketimpangan Infrastruktur di Pantai Barat
Tokoh masyarakat Pantai Barat, H. Syahrir Nasution, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa penantian selama 25 tahun sejak Madina mekar dari Tapanuli Selatan belum membuahkan pemerataan yang adil. Meski wilayah Pantai Barat merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi infrastruktur seperti jalan penghubung antar-desa dilaporkan masih banyak yang belum tersentuh aspal, Rabu,(11/2/2026)
“Ini bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan mendesak untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat akses kesehatan serta pendidikan,” tegas Syahrir yang juga menjabat Wakil Ketua HIKMA SUMUT.
Empat DOB yang Direkomendasikan
Ketua DPD Partai Golkar Madina sekaligus anggota DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, secara terbuka membacakan rekomendasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang meliputi: Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Kabupaten Pantai Barat Mandailing Natal (pemekaran dari Kabupaten Madina)
Menanti Keberanian Politik Pusat
Aspirasi ini kini digantungkan pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya menyatakan moratorium masih berlaku, dorongan dari DPR RI dan forum koordinasi nasional (Forkonas PPDOB) kian menguat agar pemerintah pusat membuka keran pemekaran secara selektif demi kesejahteraan rakyat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Musda XI Golkar Sumut, yang juga menetapkan Andar Amin sebagai ketua terpilih, diharapkan menjadi jembatan politik agar suara dari pesisir Sumatera Utara ini tidak lagi sekadar menjadi “sinetron panjang” tanpa kepastian. Tutup Syahrir
